Sosok Dadang Kosasih, Pejabat Dishub Yang Menangis Karena Diduga Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot

TRIBUNJATENG.COM - Sosok Dadang Kosasih, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, yang menangis karena namanya terseret dalam dugaan penyunatan uang kompensasi sopir angkot di jalur puncak.

Sambil terisak tangis, Dadang mengucapkan dengan lirih terkait awal mula peristiwa tersebut.

Namun, kinni uang senilai Rp 11,2 juta yang disunat dari para sopir itu telah sepenuhnya dikembalikan kepada yang berhak.

Baca juga: Rumah Dokter di Jalan Semeru Hangus Terbakar, Gara-gara Sopir Habis Pasang Aki Mobil

Seharusnya, para sopir angkot menerima kompensasi sebesar Rp 1,5 juta, terdiri dari uang tunai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu.

Namun, para sopir justru diminta menyetorkan uang sebesar Rp 200.000 per orang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dugaan adanya pemotongan uang kompensasi ini pun mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menginisiasi program tersebut.

Momen haru Dadang Kosasih menangis itu diunggah oleh Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (6/4/2025).

Dalam video tersebut, Dadang masih mengenakan seragam dinas.

Ia terlihat mengusap air mata yang mengalir di wajahnya dengan napas terisak.

“Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban melalui Pak Gubernur,” ujar Dadang sambil menangis.

"Ya udah."

“Apapun itu, harus siap,” timpal seorang pria di dekatnya.

Dadang Kosasih Tegaskan Tak Terlibat

Sebelumnya, Dadang Kosasih juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan penyunatan uang kompensasi sopir angkot di Jalur Puncak tersebut.

Dadang Kosasih mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

Dadang menyebut sopir angkot tidak pernah dipaksa menyerahkan uang tersebut.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," ujar Dadang di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar.

Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan kemarin ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi," jelasnya.

Dishub juga memastikan bahwa persoalan tersebut telah dituntaskan.

"Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir," ungkap dia.

"Ini murni dari KKSU langsung. Yang kemarin ada pungutan itu, ternyata itu keikhlasan dari sopir," kata Dadang.

Uang Bantuan Sisa Rp 800 Ribu

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor menemukan bahwa uang tunai yang seharusnya diterima sopir hanya sebesar Rp800 ribu, dari total kompensasi Rp1 juta dalam bentuk uang dan Rp500 ribu sembako.

Kompensasi ini diberikan menyusul kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang meminta sopir angkot di kawasan Puncak untuk tidak beroperasi selama satu minggu pasca Lebaran 2025.

Kebijakan tersebut diberlakukan demi mengurangi kemacetan.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kondisi lalu lintas. 

Meski masih terjadi kemacetan, antrean kendaraan tetap bergerak.

Namun, laporan dari Dishub menyebut adanya potongan Rp200 ribu dari uang tunai.

"Intinya hanya berbentuk laporan, kita sudah tanya ke sopir bahwa itu pemotongan," kata Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Kamis (3/4/2025).

Menurut Dadang, dana kompensasi disalurkan melalui UPT Provinsi Wilayah 1.

"Waktu pengambilan dikordinasi UPT Provinsi Wilayah 1," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa penerima kompensasi berasal dari tiga trayek, yakni Ciawi, Pasir Muncang, dan Cibedug.

"651 yang sudah tersalurkan. 17 sopir yang gak dateng. Kami lagi evaluasi kenapa gak datangnya," ujarnya.

Dishub Kabupaten Bogor akan menelusuri lebih lanjut dugaan pemotongan ini.

"Tindak lanjuti ntar kita harus sesuai. Kita koordinasi formulanya supaya secepatnya terselesaikan," tambah Dadang.

Belakangan, dugaan pemotongan mengarah kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bogor.

Namun, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, membantah adanya pemotongan dana kompensasi.

"Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas," ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Tribun Bogor, Jumat (4/4/2025).

Ia mengungkapkan bahwa uang yang terhimpun sebagai ucapan terima kasih mencapai Rp3,2 juta.

Menurutnya, pengumpulan dana dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak semua sopir angkot ikut memberi kontribusi.

"Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terimakasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela," katanya.

Dedi Mulyadi Marah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengancam akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi kepada sopir angkot di Bogor, Eman, seperti dikutip dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Jumat (4/4/2025).

Eman menyebut, pemotongan uang kompensasi itu dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub), Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).

Dedi Mulyadi menilai, apa yang dilakukan oknum tersebut merupakan aksi premanisme.

"Itu preman yang berbaju seragam," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon kepada Eman.

Baca juga: BREAKING NEWS, Rumah Mewah Jalan Semeru II Semarang Terbakar, Diawali Sopir Pasang Aki Mobil

"Nanti kalau kemudian saya proses, saya minta polisi menangkap orang-orang yang motonginnya, Bapak (Eman) bersedia jadi saksi?"

"Siap," tegas Eman.

"Ya udah saya backup. Saya mau minta ini proses hukum saja," tegas Dedi Mulyadi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunbengkulu.com dengan judul 'Ya Udah' Terisak Dadang Kabid Dishub Bogor Diduga Sunat Uang Bantuan Angkot, Kembalikan Rp11,2 Juta