Tak Ingin Menyerah pada Keadaan, Puluhan Petani Grobogan Mencari Batas Sawah yang Tertimbun Banjir

TRIBUNJATENG.COM, GROBOGAN – Puluhan petani Desa Baturagung, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mulai bergerak untuk memulihkan lahan pertanian mereka yang rusak akibat banjir.

Mereka beramai-ramai turun ke sawah untuk mengukur kembali batas lahan yang tertimbun material banjir berupa pasir dan lumpur.

Sejak Januari hingga Maret 2025, wilayah Baturagung tercatat mengalami banjir sebanyak enam kali.

Selain merusak puluhan rumah warga, banjir juga memporak-porandakan ratusan hektare lahan pertanian.

Sekitar 40 hektare sawah subur kini berubah menjadi hamparan pasir dan lumpur dengan ketebalan material mencapai 60 sentimeter, menyebabkan batas-batas lahan tak lagi terlihat.

Menurut Hamidun, Kepala Dusun Mintreng, langkah pengukuran ulang ini dilakukan agar para petani bisa menentukan kembali batas kepemilikan sawah mereka, sekaligus menjadi langkah awal pemulihan lahan.

"Masyarakat khususnya petani yang punya sawah yang terdampak jebolnya Sungai Tuntang beramai-ramai untuk menentukan batas-batas sawah masing-masing," kata Hamidun kepada TribunJateng.com.

"Setelah diukur ulang sekitar 40 hektare sawah yang terdampak dengan kedalaman lumpur dan pasir rata-rata 60 cm, butuh alat berat untuk mengeruk material tersebut," imbuhnya.

Hamidun menambahkan, proses ini penting agar tak terjadi konflik antarpetani di kemudian hari.

"Agar tidak menimbulkan masalah saat menentukan batas, para petani diminta datang dan menyaksikan langsung," kata Hamidun.

"Makanya petani dianjurkan semua untuk hadir. Tadi ada 80 persen petani yang hadir, ada 25 sampai 30 petani," imbuhnya.

Menurut Hamidun, petani tak punya pilihan lain selain menggarap lahan. Karena berdasarkan musyawarah, lahan tidak boleh terbengkalai.

"Petani mau tidak mau melanjutkan aktivitas pertanian. Menanam kembali lahan meskipun bisa dilihat kondisinya seperti itu. Petani inginnya tanah itu tidak nganggur (dapat diolah) maka dari itu berdasarkan rembug desa disepakati supaya nanti berbondong-bondong ke sawah masing-masing untuk menentukan batas sawahnya sendiri supaya tidak terjadi masalah di antara petani," tambah Hamidun.

Ia juga menegaskan bahwa pemulihan lahan agar bisa ditanami padi sangat sulit dilakukan tanpa bantuan dari pemerintah, mengingat material banjir yang menumpuk membutuhkan alat berat untuk dikeruk.

"Dari masyarakat, khususnya petani yang sawahnya tergenang berharap lahan tersebut kembali seperti semula menjadi lahan pertanian yang bisa ditanami padi," ungkap Hamidun.

"Butuh angaran besar, kemarin di desa sudah ada upaya untuk mengembalikan lahan tapi terkendala anggaran. Saya rasa untuk desa saja itu tidak akan mampu. Oleh sebab itu kami meminta bantuan dari provinsi atau dari pusat mudah-mudahan bisa terselesaikan dan bisa kembali ditanami padi," harap Hamidun.

Hamidun menyebut bahwa saat ini opsi terbaik adalah menanam tanaman yang mampu tumbuh di lahan berpasir, seperti kacang tanah.

Ia juga berharap pemerintah bersedia membantu dengan menyediakan benih kacang tanah kepada petani.

"Untuk saat ini yang cocok berdasarkan pengalaman petani menanam di lahan tanah yang berpasir cocoknya ditanami kacang tanah, mudah-mudahan dinas terkait bisa membantu memberikan benih kacang tanah," pungkas Hamidun.

Sementara itu, Muh Dawam, salah satu petani yang lahannya terdampak, mengaku hampir putus asa.

Ia menyewa lahan seluas 2,5 hektare atau 3 bahu melalui lelang ‘bondo desa’ dengan total biaya Rp 42 juta yang diperoleh dari pinjaman bank.

Namun, lahan tersebut kini tak bisa digarap karena tertutup lumpur dan pasir.

"Garapan sawah saya 3 bahu, yang satu bahu itu beli dari petani, yang dua bahu ikut lelang 'bondo desa' kemarin. Habis 42 juta untuk lelang kemudian terkena banjir jadi tidak bisa tanam, sedangkan hasil panen musim kemarin juga kebanjiran sehingga penennya kurang optimal," kata Muh Dawam.

"Setelah jebol yang pertama, hasil penjualan gabah (panen) kan tidak mencukupi, jadi kita pinjam bank (untuk ikut lelang)," imbuhnya.

Oleh sebab itu Muh Dawam sangat berharap bantuan pemerintah agar bisa kembali menggarap sawah yang nanti hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang dan mencukupi kebutuhan hidup.

"Saya pinjam uang untuk ikut lelang 'bondo desa'. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan lain, pekerjaan cuma petani. Modalnya Rp 42 juta pinjam di bank, itu kan bunganya sudah berapa? Saya mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum bisa," keluhnya.

"Saya minta tolong kepada pemerintah, saya sebagai petani tidak bisa pekerjaan lain, cuma mengendalkan bertani. Kalau dibantu pengerukan tanah, kita bisa menanam padi kembali," harap Muh Dawam.

Dawam juga menyampaikan, para petani sempat meminta pengembalian uang sewa lelang 'bondo desa'.

Namun pihak desa tidak bisa memberikan karena dana akan digunakan untuk kegiatan desa.

"Petani minta uang kembali katanya dari pihak desa tidak bisa karena sudah ke kabupaten mengajukan itu untuk anggaran lain-lain kebutuhan desa," ungkap Muh Dawam.

Sebagai gantinya, pihak desa menawarkan perpanjangan masa sewa hingga 2027 dengan skema bagi hasil pada musim tanam 2025.

"Desa berembug sama perangkat, nanti kalau berbuah panennya bagi hasil dengan desa dan petani ditambah masa penggarapannya hingga tahun 2027, masyarakat sudah sepakat semua," ujar Muh Dawam.

"Apabila tanah tidak ditanami, maka tidak dapat ganti rugi musim tanam (2027), itu kesepakatan dari desa supaya petani mau menanam," pungkasnya.

(*)

Baca juga: Gempa Baru Saja Terjadi Sore Ini Sabtu 12 April 2025, Cek Jarak dan Lokasi, Info BMKG

Baca juga: Kalender Jawa Besok 13 April 2025 Watak Weton Minggu Kliwon: Tertutup tapi Penuh Keberanian

Baca juga: KAI Daop 5 Purwokerto Layani 878.753 Pelanggan di Masa Angkutan Lebaran 2025