Pembangunan Sekolah Rakyat di Wonosobo Masih Tunggu Kepastian Lokasi

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo mengungkapkan, untuk membangun Sekolah Rakyat, daerah harus menyiapkan lahan minimal seluas 5 hektare.

Sebelumnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Wonosobo akan dilakukan di wilayah Kecamatan Leksono.

Baca juga: Lewat Kesenian, Wonosobo Siap Bangkitkan Ekonomi dan Tekan Kemiskinan

Namun hal itu terkendala lantaran tanah tersebut lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan.

"Sebenarnya di Leksono itu memang 5 hektare tapi itu tanah LP2B yang digunakan untuk sawah harus dilindungi tidak bisa dialih fungsikan untuk yang lain. Sehingga kami harus mencari alternatif lainnya," ucapnya, Kamis (17/4/2025).

Andang mengungkapkan ada beberapa alternatif lahan yang diajukan seperti lahan di area Taman Fatmawati, Jlamprang, dan Tumenggungan, namun sejauh ini belum ada yang mencapai luasan 5 hektare.

Selain itu di Wonosobo juga tidak terdapat bangunan yang tidak terpakai yang dapat menjadi alternatif dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat.

"Kami minta waktu pada Pak Sekjen Komensos untuk kami rapatkan dulu di daerah. Kemudian mungkin dalam minggu-minggu depan kami akan mengusulkan kembali lokasi yang paling tepat," lanjutnya.

Mengingat tahun ajaran baru akan segera dimulai pada sekitar bulan Juli mendatang, waktu yang pendek ini dirasa kurang memungkinkan Wonosobo ikut dalam pembukaan Sekolah Rakyat pada tahap pertama.

"Nah, karena Wonosobo belum ada, sehingga Wonosobo mungkin ikutnya di tahap kedua karena akan dibangun dulu baru nanti akan operasional," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Sekolah Rakyat nantinya akan ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan berprestasi.

Rencananya Sekolah Rakyat ini dapat menampung hingga 1.000 siswa dari jengan SD, SMP, dan SMA dengan sistem sekolah berasrama atau boarding school.

"Jadi semuanya nanti ada 36 rombel, ada asramanya. Harapan saya sih tidak hanya dididik tentang ilmu tetapi juga tentang attitude, kemudian juga tentang keterampilan karena hari ini kita butuh orang-orang yang memiliki skill lebih," tambahnya.

Ia mendukung program pemerintah pusat ini.

Hal-hal penting yang menyangkut Sekolah Rakyat ini perlu dipersiapkan dengan baik tidak hanya gedung namun juga kesiapan Guru hingga proses penerimaan siswa baru.

"Pertama adalah rekrutmen siswanya dipastikan clear tidak ada titipan, tidak ada kepentingan apapun. Kemudian guru-gurunya juga disiapkan, jangan sampai nanti gurunya sudah ada, tempatnya bagus, tapi gurunya tidak siap, tidak berkualitas. Kemudian nanti pengawasan cara pembelajaran, serta penyaluran pasca dari SMA itu," tandasnya. (ima)

Baca juga: Pemkab Wonosobo Gerak Cepat Tertibkan Tambang Ilegal, Beri Tenggat Waktu hingga Juni untuk Urus Izin