Pemikiran RM Margono Djojohadikusumo dan Wacana Launching Koperasi Merah Putih di Banyumas

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Launching Koperasi Desa Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional, dan wacanaya akan dipusatkan di Kabupaten Banyumas se-Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas, Saefudin. 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Banyumas, Wahyu Dewanto mengatakan memang betul ada wacana launching Koperasi Desa Merah Putih di Banyumas.

"Masih wacana, sedang saya tanyakan ke Kementerian Koperasi tentang kepastian rencana tersebut. 

Ini juga sedang dirapatkan di Setda mengantisipasi rencana pembentukan kopdes dan rencana launching," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (28/4/2025).

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi roda penggerak perekonomian desa. 

Atas rencana program tersebut, Paguyuban kepala desa Satria Praja Kabupaten Banyumas siap menjalankan koperasi desa merah putih. 

Para pemerintah desa di Banyumas mulai mempelajari guna mempersiapkan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. 

Wacana launching Koperasi Desa Merah Putih di Banyumas memang tidak bisa dilepaskan dari sosok kakek Presiden Prabowo yaitu Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo adalah sebagai sosok pelopor atau perintis koperasi di Indonesia. 

Penggagas ekonomi kerakyatan yang menginspirasi cucunya sendiri, Prabowo Subianto mencetuskan program Koperasi Desa Merah Putih. 

Pemikiran RM Margono Djojohadikusumo dan kiprahnya pantas dijadikan rujukan utama cikal bakal koperasi di Indonesia. 

Ahli sejarah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Prof Sugeng Priyadi menjelaskan konsep pemikiran Margono salah satunya terpengaruh juga dengan sosok Patih asal Purwokerto yaitu RA Wiryaatmadja tokoh dari Bank Rakyat Indonesia. 

Ia adalah seorang Patih yang memberi pinjaman kredit rakyat dengan menggunakan uang kas masjid. 

RM Margono Djojohadikusumo dianggap mereplikasi apa yang sebelumnya dilakukan oleh Wiryaatmadja. 

Kala itu praktik yang dilakukan oleh RA Wiryaatmadja semata-mata hanya ingin membantu rakyat yang mengalami kesulitan terlilit hutang. 

Namun sayangnya inisiatif Wiryaatmadja tersebut dilarang karena dianggap uang kas masjid mestinya hanya digunakan untuk keperluan masjid. 

Prof. Sugeng mengatakan konsep antara kredit rakyat dan Koperasi dianggap sering tumpang tindih. 

Dengan adanya kredit rakyat kaum pribumi memiliki kecenderungan kesulitan dalam mencicil. 

Berbeda halnya dengan kalangan kaum priyayi yang dilatarbelakangi gengsi tinggi yang dapat lancar dalam membayar. 

"Jaman dulu ada semacam budaya atau tradisi apabila rakyat punya hajatan sampai berhari-hari bisa 3 atau 4 hari, rakyat akan berhutang," katanya. 

Melihat kondisi kesusahan rakyat dalam perkreditan, Margono yang saat itu bekerja di Volkscreditbank (jawatan koperasi pada masa Hindia Belanda) menginisiasi sistem kredit kerakyatan terutama bagi para petani. 

Bisa dikatakan kredit peminjaman dalam konsep Margono adalah lebih memihak rakyat yang kala itu susah. 

"Tapi dulu dalam bentuk kredit lunak, contohnya untuk beli pupuk dipinjemi nanti membayar setelah panen," jelasnya. 

Hal itu tidak heran karena ayah dari RM Margono adalah Mandor Irigasi Pertanian yang kaitannya dengan ketahanan pangan. 

Pada waktu itu ekonomi rakyat masih dalam bentuk sederhana, tidak seperti sekarang yang banyak dalam bentuk usaha. 

RM Margono Djojohadikusumo kemudian pindah ke Batavia atau Jakarta. 

Dia kemudian sempat dikirim ke Belanda dan belajar kursus tentang koperasi dan menjadi pegawai di negeri jajahan. 

Menurut Prof Sugeng di Belanda sudah dijalankan apa itu yang namanya Volkscreditbank. 

Margono juga sempat menjadi pamong praja atau juru tulis. 

Hal itulah yang menjadikan dia punya pengaruh besar. Dia dapat menulis dengan baik. 

Kiprahnya dan jenjang pekerjaanya di lembaga Volkscreditbank dan membangun ekonomi rakyat lebih layak disebut sebagai pelopor koperasi di Indonesia. 

Sehingga menurut Prof Sugeng yang betul-betul menjalankan prinsip utama koperasi adalah RM Margono Djojohadikusmo. (jti) 

Baca juga: Bulan Keempat di Kota Semarang, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sudah Capai 91 Kasus

Baca juga: KPU Blora Sudah Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada 2024, Masih Ada Rp5,2 Miliar

Baca juga: 166 Peserta Ramaikan Lomba MTQ Tingkat Kota Tegal