Respati Ardi Sidak ke SMPN 7 Solo, Orangtua Ngadu Ditarik Iuran Acara Pelepasan Siswa

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Wali Kota Surakarta, Respati Ardi inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 7 Surakarta setelah adanya laporan keberatan yang disampaikan melalui unit sistem layanan aduan.

Terlihat Wali Kota menemui kepala sekolah serta guru untuk membicarakan mengenai aduan tersebut pada Selasa (6/5/2025).

Disamping itu, Respati Ardi juga berbincang dengan para siswa di sekolah tersebut.

Baca juga: Wali Kota Respati Ardi Tekankan Pemkot Solo Jamin Hak-Hak Pekerja

Baca juga: LDA Beri Hak Jawab Soal Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo

Berdasarkan informasi, panitia berencana menggelar pelepasan siswa kelas IX di sekolah itu setelah mengadakan rapat dengan perwakilan orangtua siswa pada 18 Februari 2025. 

Pelepasan yang membutuhkan anggaran sekira Rp72,2 juta itu rencananya akan digelar di Lawang Djoenjing Surakarta pada 12 Juni 2025.

Oleh karena itu, dibutuhkan kontribusi orangtua siswa dengan menyisihkan dana Rp280 ribu per siswa.

Wali Kota Respati Ardi menyampaikan, bahwa dirinya selalu mengecek aduan Lapor Mas Wali setiap pekan.

Kebetulan aduan tentang keberatan orangtua adanya wisuda menjadi aduan nomor satu pada pekan ini.

Oleh karena itu dia melakukan sidak.

"Apabila memang tetap ingin dilaksanakan bisa membuka jalur sponsor atau melibatkan swasta."

"Yang kreatif, tidak boleh ada iuran yang diwajibkan ke masing-masing dengan jumlah siswa," katanya.

Oleh karena itu dia meminta agar uang yang terlanjur dibayarkan perwakilan orangtua siswa ke panitia untuk segera dikembalikan.

Dia akan mengkaji terkait regulasi wisuda siswa dan karya wisata.

"Perpisahan biasa di sekolah boleh asal tidak ada iuran wajib ke anak," ucap Respati Ardi.

Baca juga: PPIH Asrama Donohudan Solo Terima Calon Jemaah Haji Mulai Besok

Baca juga: UMKM Center Diluncurkan di Solo, Respati: Siap Bantu Pelaku Usaha

Di sisi lain terkait karya wisata, Respati memberikan kelonggaran, asalkan kegiatan digelar di dalam provinsi. 

Kendati demikian, karya wisata itu sifatnya tidak wajib.

Disamping itu Respati Ardi mengungkapkan, pihaknya melibatkan Dishub untuk melakukan pengecekan terhadap armada yang nantinya digunakan untuk karya wisata guna mengantisipasi adanya kecelakaan.

"Untuk SMP di Kota Surakarta tidak keluar provinsi, harus di Jawa Tengah," ungkapnya.

Kepala SMP Negeri 7 Surakarta, Herni Budiati menyambut positif saran dari Wali Kota Respati Ardi.

Menurutnya, tidak ada larangan kegiatan pelepasan, tapi caranya yang harus diubah, sehingga lebih humanis.

Sesuai arahan dari Wali Kota Surakarta, terangnya, uang yang sudah dibayarkan oleh siswa akan dikembalikan.

Pihak sekolah juga menggelar rapat dengan panitia.

Panitia, Joko Prayitno menambahkan, sudah ada 73 siswa dari 257 siswa yang telah membayar untuk kegiatan pelepasan.

"Per kelas kami sudah punya data, yang sudah membayar kami kembalikan."

"Kalau orangtua tidak bisa hadir, kami kembalikan melalui siswa," tuturnya.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pihak ketiga lantaran sudah melakukan pembayaran uang muka gedung dan samir dengan total Rp6 juta. (*)

Baca juga: Rayakan HUT Ke-10, Hotel Grand Edge Semarang Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan

Baca juga: Ganjar Pranowo Hingga Hanif Dhakiri Melayat ke Rumah Duka Gus Alam di Kendal: Beliau Sosok Panutan

Baca juga: BREAKING NEWS, 12 Tewas dalam Kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang, Diduga Karena Rem Blong

Baca juga: Wonosobo Terima Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik 2024 dengan Predikat Prima