Temuan Mengejutkan KPAI Usai Kunjungi Barak Militer Program Dedi Mulyadi: Ada Ancaman

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Temuan mengejutkan diungkap oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang program pengiriman anak nakal ke barak TNI.

Program ini merupakan besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Wakil Ketua KPAI Jastra Putra mengatakan pihaknya telah mengunjungi barak militer di Purwakarta dan Lembang untuk memantau program tersebut.

Dari situlah KPAI mendapatkan sejumlah temuan mengejutkan.

Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pertimbangkan Siswa Gemulai Juga Dikirim ke Barak Militer: Biar Tegap

Dikatakan Jastra, siswa yang dikirim mengikuti program barak militer diancam oleh guru bimbingan konseling (BK) tidak naik kelas jika menolak. 

"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jastra, dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/5/2025). 

Dalam temuan lain, lanjut Jastra, tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.

Dengan adanya temuan tersebut, KPAI mempertanyakan atas dasar rekomendasi siapa para pelajar ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer.

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," ujar Jastra.

Padahal, salah satu faktor penyimpangan perilaku anak-anak disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah.

"Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menambahkan, ada kekhawatiran kalau program ini akan mengarah kepada pelanggaran hak anak.

Sebab, tidak adanya rekomendasi psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer.

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai.

KPAI juga menemukan jika sekitar 6,7 persen anak-anak di barak militer bahkan tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk mengikuti program ini. 

"Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak," ucap Ai. (Kompas.com)