Gagasan ‘Rumah Rakyat’ Gubernur Mulai Dijalankan, Kantor Pemprov Dibuka untuk Aspirasi Publik

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Janji tak lagi sekadar retorika. Hampir setahun setelah dilantik, duet kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mulai menunaikan sejumlah janji politik yang mereka gaungkan saat kampanye.

Dari sederet komitmen populis seperti subsidi pangan murah, layanan kesehatan dan sekolah gratis, kini salah satu langkah simbolis yang menjadi sorotan publik adalah transformasi kantor pemerintahan menjadi ‘rumah rakyat’.

Langkah itu bukan sekadar jargon. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka akses gedung-gedung milik negara untuk digunakan masyarakat sebagai ruang kegiatan publik.

Baca juga: Jepara Siapkan Kejutan Baru: Bukan Hanya Jalan Pemuda, Pusat Keramaian Akan Menyebar

Baca juga: Lirik Lagu Ghost BABYMONSTER OST Mieruko-Chan, Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

“Siapa saja boleh menggunakan gedung ini untuk kegiatan, seperti Muslimat, Fatayat, IPNU hingga IPPNU. Semua kami beri ruang,” tegas Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen yang akrab disapa Gus Yasin, Minggu (18/5/2025).

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program unggulan bertajuk ‘Ngopeni’, yang merupakan akronim dari visi besar untuk merawat masyarakat dari berbagai sisi, petani dan nelayan, anak muda, bumi, UMKM, pekerja, hingga pesantren.

Tak hanya Gradhika, gedung Wisma Perdamaian juga disebut sebagai salah satu fasilitas publik yang kini dapat digunakan oleh masyarakat luas. 

Sejak awal Mei 2025, Kantor Gubernur telah difungsikan sebagai ruang aspirasi publik, baik secara luring maupun daring.

“Sejak awal kami ingin membangun pemerintahan yang membuka diri. Aspirasi dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, semua harus punya tempat,” ujar Gus Yasin.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini terintegrasi dengan program Kecamatan Berdaya, termasuk dukungan terhadap kelompok rentan melalui Rumah Perlindungan, kehadiran paralegal, serta ruang ekspresi kreatif bagi generasi muda.

Keterbukaan itu pula yang melandasi kerja sama Pemprov dengan berbagai organisasi, baik keagamaan maupun sosial. 

“Artinya, seluruh organisasi kita rangkul bersama-sama, tidak eksklusif, tidak elitis,” paparnya.

Tak sekadar retorika politik, langkah konkret juga ditunjukkan melalui layanan kesehatan keliling, yang hadir dalam acara Muslimat NU yang digelar di Kompleks Pemprov Jawa Tengah Sabtu lalu. 

Layanan seperti cek tekanan darah, gula darah, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi dengan dokter spesialis disambut antusias oleh para peserta. (*)