Pemdes Sikapat Respon Aksi Warga Soal Seleksi P3D, Tegaskan Kewenangan Ada di Kepala Desa

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas merespons aksi unjuk rasa yang digelar puluhan warga, Senin (19/5/2025), yang menolak hasil seleksi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa (P3D). 

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Desa sejak pagi hari itu menyoroti dugaan kecurangan, manipulasi nilai, hingga praktik politik dinasti dalam proses seleksi.

Warga membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik keras seperti "Warga Sikapat Menolak Politik Dinasti", “Batalkan Hasil Tes P3D", dan "Politik Dinasti Ciderai Demokrasi". 

Bahkan sebuah banner besar turut dibentangkan yang menyatakan penolakan warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas proses dan hasil ujian P3D.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa Sikapat, Teguh Waluyo menyatakan pihaknya menghormati hak warga dalam menyuarakan aspirasi. 

Ia menegaskan, pemerintah desa tidak menutup mata atas dinamika yang terjadi.

"Kami sangat menghargai aspirasi warga. Namun, perlu dipahami bahwa keputusan akhir terkait hasil seleksi perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa," katanya kepada Tribunbanyumas.com.

Teguh menjelaskan saat ini Kepala Desa Sikapat belum dapat memberikan tanggapan langsung karena sedang dalam kondisi sakit. 

"Beliau masih dalam perawatan, jadi belum bisa hadir secara langsung merespons tuntutan warga," imbuhnya.

Terkait dugaan kecurangan dan politik dinasti yang disuarakan oleh warga, Teguh enggan memberikan komentar lebih jauh. 

Ia hanya mengatakan pihak desa akan mencatat seluruh masukan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa.

Sementara itu, Ketua BPD Sikapat, Nislam, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respons dari pihak desa. 

Ia mengungkapkan sudah ada beberapa laporan dari peserta yang tidak lolos maupun warga yang meminta ujian ulang, namun hingga kini belum ditindaklanjuti.

"Ada banyak kejanggalan, salah satunya soal muatan lokal yang tidak dibuat panitia tapi muncul dalam ujian. 

Ini mencurigakan dan kami minta proses seleksi diulang," ujar Nislam.