Akui Sempat Dilarang Jualan, PKL Hasanuddin dan Madukoro Geruduk Kantor DPRD Kota Semarang

"Lima hari yang lalu ada suratnya, mereka dikasih waktu lima hari untuk keluar. Kalau Perwalnya baru keluar 2025 karena ada usulan penghapusan," tuturnya.

Sementara itu, pihaknya mengaku sudah menyerahkan data lengkap PKL beserta jenis dagangannya ke Pemkot Semarang.

"Sudah komunikasi dengan Plt Dinas Perdagangan. Baru kami ajukan, tapi Semarang Utara langsung didatangi. Padahal dulu di Hasanuddin dan Madukoro boleh jualan, sekarang tiba-tiba dilarang," tegas Zainal.

Ia menambahkan, membiarkan PKL tetap berjualan juga penting untuk mencegah kriminalitas di tengah masyarakat.

"Jadi jangan digusur. Tolong saya minta teman-teman pedagang harus boleh jualan," tegasnya.

Sekda Kota Semarang Muhammad Khadik mengatakan, Dinas Perdagangan (Disdag) telah mempersiapkan penataan ulang dengan memperhatikan aspek kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas.

"Tadi Disdag kelihatannya sudah punya konsep penataan dan mengizinkan (berjualan). Mungkin nanti menyesuaikan karena prinsipnya kita tidak berjalan sendiri, kita sepakat bergerak bersama," imbuhnya. (idy)

Baca juga: Link Pendaftaran SMA/SMK Swasta Gratis Jawa Tengah, Dibuka Minggu Depan, Ada 139 Sekolah se-Jateng

Baca juga: Banjir Demak Meluas! 13 Desa di 5 Kecamatan Terendam, Ribuan Rumah Terdampak

Baca juga: Taj Yasin Serahkan Bantuan Rp 253 Juta untuk Korban Banjir Sukorejo Grobogan