Pengurus Baru Dilantik, IPHI Jateng Luncurkan Komisi Kesehatan Siap Jadi Garda Depan Pelayanan Umat

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Wilayah Jawa Tengah kini tak hanya fokus pada pembinaan alumni haji, tetapi mulai menapaki peran baru sebagai motor penggerak kesehatan umat. 

Langkah strategis ini ditandai dengan pembentukan Komisi Kesehatan dalam kepengurusan periode 2025–2030 yang baru saja dilantik di Grand Wahid Salatiga pada Sabtu (14/6/2025).

Ketua IPHI Jawa Tengah, Masrifan Djamil, menyatakan bahwa pihaknya kini memasuki fase transformasi dengan misi sosial yang lebih luas.

Menurut dia, kehadiran para pakar kesehatan, psikolog, hingga guru besar dalam jajaran pengurus menjadi kekuatan baru yang akan menjadikan IPHI tidak hanya relevan bagi alumni haji, namun juga bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin IPHI hadir bukan hanya sebagai forum silaturahmi haji, tapi menjadi lembaga yang ikut menjaga kesehatan fisik dan mental umat. 

Terdapat dokter spesialis mata, gigi, psikolog, bahkan ahli gizi sehingga kami bisa mengadakan operasi katarak gratis, konsultasi gizi, edukasi kesehatan dan lainnya,” kata Masrifan.

Dia juga mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap IPHI semakin menguat, terbukti dengan keterlibatan tokoh-tokoh penting seperti Gubernur, Kapolda, hingga Pangdam dalam dewan penasihat.

Selain pendekatan layanan langsung, IPHI Jateng juga mulai merambah riset-riset strategis baik umum maupun terkait haji.

Menurut Masrifan, masuknya para profesor dalam tim riset adalah langkah penting agar kebijakan dan program yang dijalankan berbasis data serta memiliki dampak jangka panjang.

“Kami ingin berbicara dengan pendekatan ilmiah, melihat tren penyakit berat di BPJS seperti stroke dan jantung, lalu kami kembangkan program pencegahan dan terapi berbasis komunitas,” imbuh dia.

Dengan langkah-langkah ini, IPHI Jawa Tengah diyakini menjelma menjadi organisasi dengan semangat pengabdian tinggi. 

Tak lagi eksklusif, IPHI membuka diri menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam isu-isu mendasar seperti kesehatan, riset, dan pengawasan ibadah.

“Kami ingin IPHI hadir untuk semua. Dari alumni haji, untuk kemaslahatan umat,” pungkas Masrifan.

Dorongan Kembali Dibentuknya Komisi Pengawas Haji

Pada acara pelantikan tersebut, Sekjen Pengurus Pusat IPHI Abidinsyah Siregar juga menyuarakan isu strategis nasional, yakni kembalinya Komisi Pengawas Independen Haji Indonesia (KPIHI). 

Komisi yang pernah aktif pada 2013–2019 itu menurutnya sangat efektif menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk aspek makanan dan kesehatan jamaah.

“Tanpa komisi itu, kualitas pelayanan haji menurun, banyak jamaah jatuh sakit karena makanan tidak sesuai. 

Akibatnya, ibadah dilakukan di hotel, bukan di masjid,” ungkap Abidinsyah.

Dia menegaskan IPHI telah memberikan amanah agar pemerintah kembali membentuk KPIHI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (*)