3 Kelompok yang Disebut Prabowo Kuasai Kekayaan Indonesia, Berakibat Kemiskinan Sulit Diberantas

TRIBUNJATENG.COM – Setidaknya ada tiga kelompok elit yang menguasai kekayaan di Indonesia.

Dimana jumlah mereka hanya segelintir saja.

Itulah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia sulit diberantas.

Demikian dikatakan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Tampang Marfuah Berhasil Tipu Staf Prabowo Rp 48 Juta, Nyamar Jadi Pilot

Menurut Prabowo, kelompok elite itu terdiri dari pengusaha besar, pejabat, dan aktor politik.

Kolusi di antara mereka membuat masyarakat miskin terjebak dan sulit naik ke kelas menengah.

“Ada bahaya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dari apa yang kita anggap sebagai bahaya penguasaan negara,” kata Prabowo saat berpidato di forum The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), Jumat (20/6/2025).

“(Yakni) kolusi antara pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik. Pada akhirnya, kolusi antara kelompok ini tidak membuahkan hasil pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah,” lanjutnya.

Prabowo menolak model ekonomi kapitalis dan sosialis.

Ia memilih jalan tengah untuk menggabungkan sisi baik dari keduanya.

Menurutnya, sosialisme murni gagal karena menciptakan ketergantungan.

Sementara kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan. 

“Sosialisme murni, seperti yang telah kita lihat, tidak berhasil. Itu utopia. Sosialisme murni, kita melihat banyak peluang dan banyak kasus, orang tidak mau bekerja,” ujar Prabowo.

“Kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan, menghasilkan hanya sebagian kecil orang yang menikmati hasil kekayaan,” sambungnya.

Prabowo menekankan pentingnya inovasi dan inisiatif dari sistem kapitalisme.

Namun, ia menilai negara tetap perlu intervensi agar kelompok miskin tidak tertinggal.

“Kita ingin menggunakan kreativitas kapitalisme, inovasi, inisiatif. Ya, kita membutuhkan itu,” katanya.

“Tetapi kita membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk campur tangan dan melindungi yang lemah,” tambahnya.

Perubahan Data Kemiskinan

Bank Dunia mengubah metode perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025.

Standar baru menggunakan purchasing power parities (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. 

Perubahan ini berdampak besar terhadap data kemiskinan Indonesia.

Berdasarkan dokumen “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, jumlah penduduk miskin melonjak.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia per pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa.

Dengan PPP 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 68,25 persen atau sekitar 194,67 juta orang.

Sebelumnya, dengan PPP 2017, angka kemiskinan tercatat 60,25 persen atau 171,74 juta jiwa. (Kompas.com)