Wonosobo Hebat
Bangun Rumah MBR, 3 Perusahaan Dapat Pembebasan Retribusi dari DPUPR Wonosobo
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo memberikan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung.
Pembebasan retribusi ini diberikan kepada tiga perusahaan pengembang yang membangun hampir 400 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Alhamdulillah, Jembatan Pusung Wonosobo Sudah Bisa Diakses Lagi, Sempat 3 Bulan Ditutup Total
Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo, Nuruddin Ardiyanto mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah bagi MBR.
Ia menjelaskan, sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengurusan perizinan tata ruang serta persetujuan bangunan, DPUPR menyatakan bahwa umumnya pengembang wajib membayar retribusi sebagai kontribusi kepada pendapatan daerah.
Untuk satu unit rumah, nilai retribusi dapat mencapai sekitar Rp2.500.000. Dengan demikian, dari hampir 400 unit yang dibangun, potensi pendapatan daerah yang dibebaskan bernilai cukup besar mencapai Rp1 miliar.
“Potensi pendapatan daerah dari sektor ini cukup besar. Namun, karena adanya kebijakan pusat untuk mendukung program nasional, retribusi tersebut dibebaskan," ujarnya
Pembebasan ini hanya berlaku untuk proyek yang secara resmi masuk dalam program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Di luar itu, DPUPR Wonosobo tetap mendorong ketertiban masyarakat dan para pengembang dalam hal perizinan tata ruang dan persetujuan bangunan.
Baca juga: Pemkab Wonosobo dan IDW Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Pembangunan Inklusif
Pendapatan dari sektor lainnya akan terus dioptimalkan guna mendukung target pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
DPUPR Wonosobo menegaskan, meskipun ada kebijakan pembebasan retribusi untuk program MBR, prinsip kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi prioritas.
"Dari sektor lain di luar program MBR, target pendapatan daerah tetap dikejar guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," tandasnya. (ima)
