Pemkot Tegal Usulkan Pembangunan Tanggul Laut Guna Tangani Rob ke Kementerian PU

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL - Pemerintah Kota Tegal mengadakan Rapat Koordinasi Penanganan Rob di Gedung Adipura Balai Kota Tegal, Rabu (2/7/2025).

Rakor tersebut untuk mematangkan rencana usulan pembuatan tanggul laut di sepanjang pesisir Kota Tegal kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Baca juga: Kisah Ahmadi Hidup Bersama Rob di Kendal, Sudah Tak Terhitung Berapa Kali Meninggikan Rumah

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya mengatakan, kegiatan ini sekaligus untuk mensinkronkan rencana penanganan rob dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemkot Tegal. 

DED (Detail Engineering Design) Masterplan-nya adalah pembuatan tanggul seperti di Kota Pekalongan. 

Tanggul setinggi lebih dari 2 meter dan sepanjang garis pantai Kota Tegal sekira 11,7 kilometer. 

Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 800 miliar- Rp 900 miliar. 

"Bentuknya tanggul laut, semua ditanggul. Nanti air hujan dibuang ke laut pakainya pompa dari bendungan, kolam retensi," katanya. 

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengatakan, rob menjadi masalah tahunan yang berdampak serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat pesisir. 

Berdasarkan data, ada empat kelurahan terdampak, yaitu Kelurahan Muarareja seluas 47,47 hektare, Tegalsari 34,45 hektare, Mintaragen 31,04 hektare, dan Panggung 20,07 hektare. 

Menurut Dedy Yon, luasan tersebut keseluruhan mencapai 130 hektare. 

"Ini bukan sekadar data statistik, kenyataan saudara-saudara kita di pesisir setiap hari saat air laut naik, merasakan rob sampai halaman rumah hingga memasuki ruang tamu," ujarnya. 

Baca juga: Belasan Desa di Sayung Demak Dapat Bantuan Pompa untuk Atasi Banjir Rob, Sempat Dibantah BPBD

Dedy Yon mengatakan, rakor ini menjadi forum yang strategis untuk menyatukan arah kebijakan penanganan rob.

Dari pencegahan, penanggulangan, hingga penguatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir.

"Hari ini kami membahas langkah konkret untuk mengajukan usulan bantuan dari APBN melalui Kementerian PU. Kami berharap, Kementerian PU bisa mengakomodasi kebutuhan pembangunan," jelasnya. (fba)