Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono Tegaskan Larangan Tarikan dan Titipan di Sekolah

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik pungutan liar (pungli) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.  

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan dirinya tidak akan mentoleransi segala bentuk titipan maupun tarikan dana di lingkungan pendidikan, termasuk saat proses seleksi masuk sekolah negeri.

"Tapi mohon maaf sekarang saya tidak berani. 

Ini sudah ada imbauan dan larangan, surat edaran juga sudah saya perintahkan ke kepala dinas," kata Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (3/7/2025).

Bupati menegaskan, seluruh jajaran pemerintah termasuk DPRD Banyumas sepakat tidak ikut campur dengan memberikan surat rekomendasi kepada pihak sekolah.

"DPRD juga sepakat tidak boleh mengeluarkan rekomendasi," katanya.

Sadewo mengaku menerima laporan dari masyarakat, termasuk soal dugaan adanya pungutan terkait pembelian seragam di sejumlah sekolah.

"Kemarin ada aduan dari MAN, kita teruskan ke provinsi. 

Ada yang bilang harus membeli seragam, padahal tidak diperkenankan ada tarikan. 

Bisa saja seragam dari kakaknya yang sudah lulus dipakai adiknya," tegas Sadewo.

Ia menegaskan pembelian seragam tidak bersifat wajib dan tidak boleh menjadi syarat mutlak diterima atau mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Sampai saat ini tidak ada sekolah negeri di Banyumas yang mewajibkan seragam baru," katanya.

Terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, Sadewo mengakui adanya kendala teknis di sistem server. 

Namun ia menyebut tidak ada anggaran yang disiapkan penambahan atau perbaikan sistem di perubahan anggaran tahun ini.

"Server kami memang kurang kemarin.