10 Ribu Eks Karyawan Sritex Was-was Tak Dibayar Haknya Buntut Kejagung Sita Puluhan Mobil Bos Sritex

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG -- Para mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) mengaku khawatir terjadi telat bayar hak tagihan pekerja selepas Kejaksaan Agung menyita 72 mobil buntut  dugaan korupsi pencairan kredit  perusahaan tersebut.

Padahal sebanyak 10.880 eks karyawan PT Sritex grup sudah hampir bernafas lega karena pengajuan tagihan hak mereka sebesar Rp300 miliar sudah masuk dalam tahapan verifikasi oleh Tim Kurator.

Namun, mereka kini kembali was-was adanya penyitaan dari penyidik Kejagung yang ditakutkan bakal berdampak ke pembayaran tagihan tersebut.

"Kami meminta kepada Kejagung  untuk menghentikan proses penyitaan karena ditakutkan penyitaan itu bakal berdampak bagi mundurnya proses lelang aset dan pencairan tagihan karyawan,"  kata perwakilan dari eks karyawan PT Bitratex Industries anak perusahaan dari PT Sritex, Nanang Setyono di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (10/7/2025).

Nanang menyebut, aset 72 mobil yang disita Kejagung di Sukoharjo pada Senin (7/7/2025) itu, sudah masuk dalam boedel pailit yakni kekayaan milik individu atau perusahaan  yang telah dinyatakan pailit atau bangkrut.

Dia meminta,  Kejaksaan Agung ketika berupaya melakukan penegakan hukum sebaiknya jangan mengambil aset boedel pailit yang sudah ditetapkan pengadilan  menjadi  milik eks buruh.

Selain itu, kendaraan tersebut juga sudah menjadi aset perusahaan sejak 2018 atau sebelum Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto melakukan korupsi.

"Kami mohon Kejaksaan Agung mengembalikan aset yang telah disita kepada kurator agar bisa dilaksanakan lelang," katanya.

Nanang mengakui , proses penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam rangka upaya penegakan hukum dan upaya mengembalikan kerugian negara.

Namun,  langkah  Kejaksaan Agung tersebut sangat berpengaruh terhadap hak yang akan didapatkan oleh seluruh eks pekerja di PT Sritex grup yang pailit.

"Penyitaan itu akan mempersulit proses lelang dan mengurangi nilai dari apa yang akan didapatkan oleh pekerja karena aset yang sudah ada ketika dibagikan  tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang," paparnya.

Sebaiknya, lanjut Nanang, Kejagung dalam upaya mengembalikan kerugian negara bisa mengambil aset dari bos PT Sritex dari aset pribadinya ataukah aset perusahaan lain yang masih beroperasi.

Menurutnya, aset dari bos PT Sritex masih banyak baik dalam bentuk tanah maupun perusahaan lain yang masih beroperasi.

"Saya pikir Kejaksaan Agung bijaksana untuk mengambil langkah ke sana," paparnya.

Sementara, Kuasa Hukum dari eks karyawan PT Sritex di Sukoharjo, Asnawi menyayangkan sekali langkah dari Kejagung dalam melakukan penyitaan 72 mobil yang masuk dalam boedel pailit.

Aset perusahaan PT Sritex tersebut sebenarnya sudah dikumpulkan oleh  Tim Kurator lalu telah dihitung nilainya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Artinya,  tinggal selangkah lagi menunggu proses pelaksanaan lelang.

"Namun ternyata dari kejagung tetap melakukan penyitaan. padahal informasi dari  tim kurator penyitaan tersebut juga tanpa dilengkapi dengan surat ketepatan penyitaan dari pengadilan," katanya.

Asnawi meminta Kejagung jangan kembali melakukan penyitaan aset PT Sritex sebelum hak-hak eks pekerja perusahaan tersebut dibayarkan.

"Kalau hak-hak pekerja sudah dibayarkan silahkan dilakukan penyitaan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani Kejagung. Sebaliknya, semisal penyitaan nanti tetap Ini akan berlanjut, kami tentu akan protes dan kami tentu akan melakukan tindakan hukum," ujarnya.

*Tim Kurator Sempat Ajukan Keberatan*

Tim Kurator yang menangani aset selepas PT Sritex pailit menyebut telah mengajukan keberatan atas penyitaan Kejagung atas 72 kendaraan aset dari perusahaan tekstil tersebut.

"Kami telah memberikan catatan keberatan kepada Kejagung. Soal detail keberatan dari kami mohon maaf  belum bisa disampaikan," jelas Perwakilan Tim Kurator Denny Ardiansyah kepada Tribun.

Diakuinya, Kejagung dalam penyitaan itu melakukan komunikasi dengan tim kurator tetapi dilakukan secara mendadak.

"Penyitaan tersebut sangat mendadak.  Kami menghormati proses berjalannya proses pidana dan tidak menghalang-halangi, tapi  kami sampaikan keberatan," ungkapnya.

Meskipun puluhan mobil yang disita Kejagung masuk dalam aset boedel pailit, Denny menyebut  tidak mengetahui puluhan mobil itu akan dikembalikan ke tim Kurator atau sebaliknya.

Pihaknya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Kalau disita barang tentu belum bisa dilelang. Karena posisi barangnya kan dibawa kejagung," terangnya.

Baca juga: Jaksa Tidak Menanggapi 16 Poin PK, Kuasa Hukum Bambang Tri Mulyono Kecewa di Sidang Hari Ini

Baca juga: Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Bhakti Sosial Peringati Hari Pengayoman ke-80

Baca juga: Program Respati Ditolak di Rapat Paripurna DPRD Solo, dari Koperasi Merah Putih hingga Rumah Kerja