Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

DPRD Jateng

Jawa Tengah Masih Darurat Lahan Kritis, Sarif Abdillah Dorong Rehabilitasi Berbasis Rakyat

Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah mengatakan, penanganan lahan kritis maupun hutan, sejatinya sama pentingnya dengan mitigasi perubahan iklim.

Penulis: Laili Shofiyah | Editor: M Zainal Arifin
Istimewa
LAHAN KRITIS: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. Sarif menyoroti penanganan lahan kritis di Jawa Tengah. (Dok) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Tak kalah penting adalah melakukan berbagai inovasi, sehingga berbagai pihak ikut terlibat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, penanganan lahan kritis maupun hutan, sejatinya sama pentingnya dengan mitigasi perubahan iklim.

“Jumlah lahan kritis di Jawa Tengah masih terbilang tinggi."

"Jadi memang perlu dilakukan penanganan yang berkesinambungan,” ungkapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada 2024 tercatat ada lahan seluas 32.396,48 ha masuk kategori sangat kritis di provinsi ini.

PUTUS SEKOLAH: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. Sarif meminta pemerintah menerapkan sistem monitoring anak sekolah sebagai upaya preventif untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. (Dok)
LAHAN KRITIS: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. Sarif menyoroti penanganan lahan kritis di Jawa Tengah. (Dok) (Istimewa)

Baca juga: DPRD Jateng Dorong Koperasi Merah Putih Lebih Progresif dan Berdayakan Desa

Adapun 282.832,98 ha kategori kritis, 719.710,90 ha agak kritis, dan 539.559,62 ha potensi kritis.

“Ini cukup merata di berbagai daerah, misalnya potensi lahan kritis Cilacap 18.463,73 hektar, dan di Banyumas 34.297,31 hektar,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Lahan kritis, jelasnya, dapat menyebabkan terganggunya fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir. 

“Dampak lahan kritis mengakibatkan penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Apabila lahan kritis dibiarkan terus menerus, katanya, maka luasanya akan bertambah dan lahan menjadi tidak produktif lagi. 

“Ini bisa mempengaruhi kualitas lingkungan, kerugian materi, serta penurunan kesejahteraan masyarakat,” beber pria yang akrab disapa Kakung ini.

Baca juga: Cegah Putus Sekolah, Wakil Ketua DPRD Jateng Usulkan Sistem Pemantauan Pendidikan Dasar-Menengah

Atas dasar itu, katanya, pemerintah harus tanggap atas masalah ini.

Pemerintah bisa membuat program kebun bibit rakyat yang mendorong masyarakat untuk melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembibitan sendiri di lingkungannya. 

“Masyarakat juga bisa difasilitasi untuk mendapatkan bibit secara gratis."

"Sehingga semangat masyarakat untuk menanam sekaligus menjaga lahan agar tidak kritis, tetap terjaga,” tandasnya. (Laili S/***)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved