Satria Arta Kumbara Minta Pulang, Pemerintah Soroti Status Kewarganegaraan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Nama Satria Arta Kumbara, eks prajurit Marinir TNI AL, kembali mencuat ke publik setelah video dirinya yang menangis meminta dipulangkan dari Rusia viral di media sosial.

Ia kini menjadi sorotan karena diketahui bergabung sebagai tentara di Rusia dan terlibat dalam konflik militer di Ukraina, langkah yang berpotensi membuatnya kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Melalui akun TikTok @zstorm689 pada Minggu (20/7/2025), Satria menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Ia mengaku tidak memahami bahwa menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia dapat menyebabkan pencabutan kewarganegaraannya.

“Mohon izin Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya,” kata Satria.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak berkewajiban memberikan perlindungan jika Satria telah kehilangan status WNI-nya.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya jika masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.

Hal senada disampaikan oleh politisi Partai NasDem, Amelia Anggarini, yang menekankan bahwa negara harus bertindak sesuai hukum tanpa tunduk pada rasa kasihan.

“Negara tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum karena alasan emosional. Itu dapat merusak wibawa hukum dan kepentingan nasional,” ujarnya.

Proses Hukum Kewarganegaraan

Menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022, kehilangan status kewarganegaraan harus melalui proses pelaporan dari instansi terkait kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Karena itu, TB Hasanuddin dan Amelia sepakat bahwa Kementerian Luar Negeri, Kemendagri, dan Kemenkumham harus segera melakukan verifikasi status hukum Satria.

Jika benar status WNI telah dicabut, maka keinginannya untuk kembali ke Indonesia harus melalui prosedur hukum yang panjang, termasuk pengajuan kembali permohonan kewarganegaraan dengan pertimbangan aspek keamanan dan kepentingan nasional.

Reaksi Masyarakat dan Tantangan Diplomatik

Kasus Satria memunculkan polemik di tengah publik. Ada yang menyayangkan keputusannya bergabung dengan militer asing, namun tak sedikit pula yang mengungkapkan simpati atas permintaan maaf dan keinginannya kembali ke tanah air.

Namun, baik TNI AL maupun Kementerian Pertahanan belum menyatakan sikap resmi atas permintaan pemulangan Satria.

Diketahui pula bahwa Satria masuk ke Rusia melalui jalur tidak resmi, dan keterlibatannya dalam konflik Ukraina membuatnya berada dalam posisi hukum dan diplomatik yang rumit.

Dalam situasi ini, penyesalan yang ditunjukkan oleh Satria Arta Kumbara tidak cukup untuk membatalkan konsekuensi hukum atas tindakannya.

Menandatangani kontrak militer dengan negara asing, apalagi di tengah konflik global, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara dan kesetiaan sebagai WNI.

“Jika benar ia kehilangan kewarganegaraan, maka proses kembali menjadi WNI tidak bisa instan. Harus melalui evaluasi hukum dan pertimbangan nasional,” tegas Amelia.

Kasus Satria Arta Kumbara menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya pemahaman terhadap hukum kewarganegaraan dan batas loyalitas terhadap negara.

Meskipun ada sisi kemanusiaan dalam kisah ini, negara tidak boleh mengabaikan prinsip hukum dan kedaulatan. Kini, nasib Satria bergantung pada hasil verifikasi status kewarganegaraannya dan kebijakan hukum yang berlaku. (kompas.com)