Sosok Cecep Noor Ketua DPC PPP Bongkar Perselingkuhan Anggota Dewan dengan Petinggi BUMD

TRIBUNJATENG.COM - Seorang petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan setelah diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang anggota DPRD wanita dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dugaan skandal tersebut diungkap langsung oleh Cecep Noor, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bekasi, yang juga ayah mertua dari sang legislator.

Dalam keterangannya, Cecep mengklaim memergoki langsung keduanya sedang bersama di sebuah hotel di Yogyakarta.

Ia menyebut kejadian tersebut sebagai perbuatan yang mencoreng kehormatan keluarga dan merupakan bentuk pengkhianatan moral.

“Saya tidak akan tinggal diam.

Ini bukan hanya persoalan pribadi, tapi menyangkut martabat keluarga dan publik,” tegas Cecep kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Cecep juga menyatakan akan melaporkan kasus ini secara resmi dan meminta perhatian langsung dari Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika dan moral tersebut.

“Ini adalah aib bagi keluarga, ini dilakukan oleh salah satu oknum pejabat yang ada di BUMD Kabupaten Bekasi,” ujar Cecep Nppr kepada media dalam konferensi pers di Cikarang pada Minggu (20/07/2025) malam, dikutip dari TribunBekasi.com.

Kini, kasus skandal perselingkuhan antara dua pejabat Kabupaten Bekasi itu menuai sorotan publik.

Lantas, siapakah sosok Direksi BUMD Kabupaten Bekasi yang diduga selingkuh dengan wanita anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut?

Menurut informasi yang beredar, sosok Direksi BUMD Kabupaten Bekasi yang diduga selingkuh itu berinisial AZE.

Saat ini, AZE menjabat sebagai Direksi BUMD di Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi.

Ia mulai menjabat sebagai Plt Direktur Usaha pada 3 Januari 2025 dan kemudian menjadi Direktur Usaha definitif sejak 17 April 2025.

Sosok AZE sempat menuai kontroversi terkait pengangkatannya sebagai Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi.

Pengangkatannya mendapat keberatan dari beberapa pihak terkait dugaan pelanggaran prosedur dan aturan.