Teman Kecil Ungkap Sosok Satria, Mantan TNI AL yang Jadi Tentara Rusia: "Daya Juang Tinggi, Supel!"

Dalam video berdurasi dua menit, dia mengaku menyesal menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia dan berharap dapat kembali ke Indonesia.

“Saya tidak tahu bahwa kontrak itu bisa mencabut kewarganegaraan saya. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segalanya,” ujar Satria dalam video tersebut.

Bagi orang-orang yang dulu mengenalnya, kabar itu nampaknya menimbulkan keprihatinan mendalam. 

Sosok murid yang pernah mengisi bangku kelas teknik mesin itu kini menjadi pembicaraan dunia.

Dalam Pantauan Kemenlu

Kementerian Luar Negeri telah memantau perkembangan mantan Marinir TNI AL Satria Arta Kumbara, yang pernah menjadi tentara bayaran di Rusia dan hendak ingin kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan pihaknya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow telah berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. 

"Dalam konteks kemanusiaan KBRI Moscow juga terus memonitor kondisi yang bersangkutan. Termasuk juga menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan (Satria)," ujar Judha di Kantor LPSK, Rabu (23/7/2025).

"Dan juga keluarganya yang ada di Indonesia, komunikasi terakhir dilakukan oleh KBRI minggu lalu," tambah Judha. 

Kemenlu, kata Judha, sudah melihat konten Satria Arta di media sosial yang meminta kembali ke Indonesia. 

Meski begitu, Judha mengatakan permasalahan permohonan kembali menjadi WNI merupakan domain dari Kementerian Hukum.

"Kami dari Kementerian Negeri telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. Karena isu utama saat ini adalah isu status warga negara," ucapnya. 

Dirinya mengatakan regulasi mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2006 dan PP 2 tahun 2007 mengenai pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

"Kita ikuti prosedur yang ada, tapi sekali lagi, ini menjadi ranah Kementerian Hukum," tuturnya. 

Dalam konteks perlindungan, Judha mengatakan pihak yang berhak dilindungi oleh Pemerintah adalah yang berstatus WNI.