UIN Saizu Bahas Strategi Penguatan BLU dan Skema Remunerasi Bersama Kementerian Agama

TRIBUNJATENG.COM- Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran” di Ruang Rapat Senat, Gedung Rektorat Lantai 2, pada Rabu (23/7/2025).

Acara ini menghadirkan Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal Kemenag, Muhamad Iqbal, yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) UIN Saizu Purwokerto, serta Kasubag Biro Perencanaan dan Penganggaran, Muhammad Hafaz.

FGD ini dihadiri Rektor UIN Saizu, Prof. Ridwan, Wakil Rektor I Prof. Suwito, Wakil Rektor II Prof. Sulkhan Chakim, para dekan, kepala lembaga, hingga tim kerja di lingkungan UIN Saizu.

Prof. Ridwan menegaskan sejak memperoleh status BLU pada Maret 2023, UIN Saizu terus membangun pondasi penguatan BLU melalui pengembangan unit bisnis non-akademik seperti Saizu Mart, Klinik Isyfina Medika, Food Court, Halal Center, Asrama Mahasiswa, LSP, hingga pengolahan Stevia dan penanaman pohon Balsa yang turut melibatkan petani lokal.

“Langkah-langkah ini kami tempuh untuk memperkuat PNBP dari sektor non-akademik. Kami mohon arahan dari Bapak Iqbal untuk tata kelola, strategi perencanaan, hingga pengembangan BLU yang lebih progresif dan berdaya saing,” ujar Prof. Ridwan.

Dalam paparannya, Muhamad Iqbal menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan sasaran strategis Kemenag. “Yang terpenting dalam setiap proses anggaran adalah kelengkapan dokumen, ketepatan waktu, dan akuntabilitas. Sebagai Dewan Pengawas, saya akan mendukung RBA yang selaras dan realistis,” ujarnya.

UIN Saizu Bahas Arah Baru BLU dan Potensi Penerapan Remunerasi

Diskusi juga menghangat saat membahas rencana penerapan skema remunerasi bagi BLU baru seperti UIN Saizu. Kepala Satuan Pengawas Internal, Prof. Rohmad, menanyakan prediksi waktu penerapan remun yang menurutnya penting disiapkan secara mental dan struktural.

Hal senada juga disampaikan Kepala LPPM, Prof. Ansori, yang menilai remunerasi layak diterapkan jika tidak membuat penghasilan dosen lebih rendah dari skema tunjangan kinerja (tukin) saat ini.

Menanggapi hal itu, Iqbal menyatakan akan mengkaji ulang bersama Biro Keuangan Kemenag. “Ada dua opsi yang bisa dipertimbangkan, yaitu menunda dengan argumen yang kuat atau mempercepat peningkatan performa BLU agar remunerasi menjadi dapat diterapkan dan tidak memberatkan,” jelasnya.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta FGD sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang strategis dan profesional. Diskusi ini menjadi bagian penting dalam mendorong UIN Saizu sebagai BLU yang produktif dan siap bersaing di era pendidikan tinggi berbasis kemandirian dan akuntabilitas.