Pemprov Jateng Minta Kabupaten/Kota Dapat Ikut Menangani Backlog Perumahan

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya kikis angka backlog (kebutuhan perumahan) yang belum terpenuhi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyebut pada akhir tahun 2024 angka backlog di Jawa Tengah masih tinggi. 

Angka backlog kepemilikan masih mencapai 310.855 unit, sedangkan backlog kelayakan  (rumah tidak layak huni) mencapai 1.132.968 unit. 

Baca juga: Taj Yasin Meminta Agar Para Santri Serius Ikuti Pelatihan Sinematografi

Kemudian tahun 2025,  Pemprov Jateng mengalokasikan penanganan 17.510 unit rumah, terdiri dari 17.000 unit melalui bantuan keuangan dari pemerintah desa untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), dan 510 unit melalui mekanisme bansos untuk penanganan relokasi, pasca bencana, dan lainnya.

Dia mendorong  kepada pemerintah/kabupaten di wilayahnya  bersama-sama mengatasi backlog perumahan. 

Menurut dia, program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat tidak hanya akan mengatasi backlog, tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi. 

“Kami yakin dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral, mimpi rumah layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia benar-benar menjadi kenyataan," ujar Taj Yasin saat acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025 di kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Kamis, (31/7/2025).

Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Aziz Andriansyah mengatakan, angka backlog masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah,dan menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo. Angka backlog di Indonesia mencapai 9,9 juta unit.  

Baca juga: Cara Wagub Jateng Taj Yasin Memberdayakan Lansia yang Sebatang Kara

Kementrian PKP saat ini bertugas untuk mengawal program 3 juta rumah, yang terdiri dari 1 juta unit di kawasan perkotaan, 1 juta unit di kawasan pedesaan dan 1 juta unit di daerah pesisir.  

Menurutnya, ada tiga hal pokok dalam penyediaan perumahan bagi rakyat, yakni, penyediaan dana murah dan jangka panjang, bantuan subsidi uang muka, serta bantuan lainnya. 

"Kami mengajak stakeholder untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral serta menyelesaikan PR backlog, dalam hal penyediaan dan kebutuhan tempat tinggal," tuturnya.(rtp)