Ada Aturan Baru Pajak Aset Kripto, Begini Respon Trader

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah melakukan perubahan aturan pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. Hal itu seiring dengan diterbitkannya tiga peraturan menteri keuangan (PMK)  pada 25 Juli 2025. Aturan resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Tiga aturan tersebut yakni PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025).

Kemudian, PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN (PMK-53/2025).

Terakhir, PMK Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK-54/2025).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral Pajak, Rosmauli menyampaikan, latar belakang diterbitkannya ketiga PMK karena adanya perubahan status aset kripto sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dari yang awalnya komoditi menjadi aset keuangan digital.

"Sesuai ketentuan OJK, aset kripto dikategorikan sebagai aset keuangan yang dipersamakan surat berharga, sehingga tidak lagi dikenakan PPN,” ujar Rosmauli, Senin (4/8/2025).

Pokok pengaturan dalam ketentuan tersebut mencakup penetapan status aset kripto yang kini dipersamakan dengan surat berharga, serta pemberian definisi baru atas aset kripto, pedagang aset keuangan digital (PAKD), dan penyelenggara bursa aset keuangan digital
termasuk aset kripto (Bursa).

Selain itu, pengaturan ini juga mencakup jenis layanan atau transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, seperti perdagangan aset kripto, penyediaan sarana elektronik, dan jasa verifikasi oleh penambang kripto.

Dari sisi perpajakan, penyerahan aset kripto yang kini dipersamakan dengan surat berharga tidak lagi dikenakan PPN.

Meskipun demikian, penghasilan yang diperoleh dari transaksi aset kripto tetap dikenai pajak penghasilan (PPh) Final Pasal 22.

Besaran tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi apabila dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Negeri, dan sebesar 1 persen apabila transaksi dilakukan melalui PPMSE Luar Negeri.

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh PPMSE dan penambang kripto dikenakan PPN dan PPh atas jasa yang diberikan.

Atas jasa penyediaan sarana elektronik, PPN dikenakan atas nilai lain sebesar 11/12 dari penggantian (komisi/imbalan), sedangkan jasa verifikasi oleh penambang dikenakan PPN dengan besaran tertentu dan PPh berdasarkan tarif umum.

"Pengaturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan konsistensi perlakuan pajak sejalan dengan karakteristik dan status baru aset kripto sebagai aset keuangan digital sesuai UU P2SK,” ujar Rosmauli.

Ia menegaskan, ketentuan ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan penyesuaian terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital saat ini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (POJK PKK PKPU IAKD).

Aturan ini untuk memperkuat tata kelola dan integritas penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi mengatakan, penerbitan POJK ini merupakan respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan, yang mendorong kebutuhan akan penguatan pengawasan terhadap pihak utama seperti pemegang saham pengendali, direksi, dan dewan komisaris penyelenggara IAKD, guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Penerapan tata kelola yang baik, termasuk kecakapan manajerial dan integritas para pengelola, diyakini akan meningkatkan kredibilitas penyelenggara IAKD.

"Sebaliknya, ketidakpatuhan dan pelanggaran oleh pihak utama dapat menimbulkan ketidakstabilan operasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap industri," ungkapnya.

Adanya aturan baru soal pemungutan pajak aset kripto disikapi oleh para pelaku kripto. Salah satunya, Koko, seorang trader kripto asal Semarang. Ia mengaku tak mempermasalahkan kebijakan tersebut dan memilih menyesuaikan aturan saja.

"Mau nggak mau ya ikut aturan pemerintah," ujarnya.

Koko mengatakan, selama ini dirinya tidak terlalu memperhatikan besaran pajak yang dipotong dari setiap transaksi aset digital.

Meski sudah mendengar adanya kebijakan pemungutan pajak terbaru, ia mengaku tidak terlalu ambil pusing.

Alasannya, dia jarang melakukan withdraw (WD) atau menarik dana dari aset kriptonya.

"Saya jarang WD, nggak mesti. Kalau perlu saja,” kata Koko.

Jika pun harus menarik dana, Koko memilih untuk melakukannya dalam jumlah kecil, misalnya Rp 5 juta.

Menurutnya, proses penarikan dana dalam jumlah besar, seperti di atas Rp 100 juta, memakan waktu dan proses yang cukup rumit.

"Kalau WD besar itu prosesnya terlalu banyak konfirmasi. Nggak tahu kenapa. Jadi, saya pilih yang kecil tapi cepat,” jelasnya.

Bagi Koko, fleksibilitas dan kecepatan menjadi pertimbangan utama dalam bertransaksi aset digital, bukan soal pajak yang dikenakan. (eyf)