Profil dan Kontroversi Sudewo Bupati Pati, Akan Didemo Masyarakat Besok Rabu 13 Agustus 

 TRIBUNJATENG.COM - Bupati Pati, Sudewo masih menjadi perbincangan panas saat ini.

Bupati yang resmi menjabat pada 20 Februari 2025 ini akan didemo oleh masyarakat Pati secara besar-besaran.

Dirinya menjadi sorotan publik setelah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 250 persen.

Suasana semakin memanas saat Sudewo menyatakan tidak gentar menghadapi aksi protes besar-besaran.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan Sudewo ini membuat masyarakat Pati mantap menggelar aksi demonstrasi besar pada Rabu (13/8/2025).

Masyarakat Pati juga mengirim banyak donasi untuk peserta demo.

Hal inilah yang membuat nama Sudewo trending hingga nasional.

Siapa Sosok Sudewo?

Sudewo adalah Bupati Pati ke-42.

Ia terpilih menjadi Bupati periode 2025-2030 bersama Risma Ardhi Chandra.

Dalam pemilihan ini, Sudewo diusung oleh Partai Gerindra.

Putra daerah itu lahir di Pati, 11 Oktober 1968.

Sebelum terpilih sebagai Bupati pati, Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode.

Yaitu 2009-2013 dan 2019-2024.

Sudewo terpilih mewakili dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Rembang dan Blora.

Ia pun bertugas di Komisi V.

Sudewo pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Slungkep, Kayen, Pati.

Lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kayen, SMA Negeri 1 Pati.

Sudewo menyelesaikan S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelah Maret, dan S2 Teknik Pembangunan di Undip.

Riwayat Organisasi:
- Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret 

- Ketua Keluarga Besar Marhaenis 

- Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia 

- Koordinator Timses Pilkada Pacitan 

- Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi 

- Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah 
- Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra 

Kontroversi Sudewo

Meskipun baru beberapa bulan menjabat, Sudewo sudah mengeluarkan beberapa kebijakan kontorversi.

Berikut ini kebijakan kontroversinya:
1.  Pemangkasan pegawai honorer RSUD Soewondo

Pada Maret 2025, Sudewo melakukan pengurangan pegawai non-ASN di RSUD Soewondo.

Sudewo menilai, saat ini RSUD RAA Soewondo Pati mengalami kelebihan tenaga honorer atau non-ASN.

Jumlah tenaga honorer yang ada jauh melebihi kebutuhan.

Sudewo juga menyoroti mekanisme penerimaan tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo yang selama ini menurutnya tidak jelas.

Dia pun menginstruksikan Direktur RSUD RAA Soewondo, Rini Susilowati, agar melakukan rasionalisasi jumlah pegawai.

"Pengurangan pegawai non-ASN atau pegawaian honorer di Rumah Sakit Soewondo harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak. Banyak yang nganggur. Jumlahnya (tenaga honorer) sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal seharusnya cukup hanya 200-an," kata dia, Sabtu (22/3/2025).

2. Larangan sound horeg
Pada Mei 2025, Sudewo mengeluarkan peraturan larangan sound horeg di Kabupaten Pati.

Larangan ini memicu protes dari pelaku sound horeg.

Setelah sempat memanas, larangan itu dicabut.

3. Kenaikan PBB 250 %
Puncak kontroversi Sudewo adalah keputusannya menaikkan pajak PBB hingga 250 %.

Kebijakan itu perlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung perbaikan infrastruktur.

Namun setelah viral dan menuai kontroversi, kebijakan itu dibatalkan olehnya.

4. Pernyataan tak gentar didemo

Di sela-sela kebijakan kenaikan PBB, Sudewo mengaku tak gentar didemo oleh ribuan orang.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

5. Wacana sekolah lima hari

Sudewo juga mengeluarkan surat edaran tentang sekolah lima hari dan libur 2 hari.

Kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan produktivitas siswa.

Sudewo meyakini hal ini mampu memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi akademik dan non akademik.

Sayangnya, baru sebentar diberlakukan, kebijakan ini dicabut.

(*)