Mekanisme Pemakzulan Bupati dari Tuntutan Massa melihat Kasus Bupati Pati Sudewo

Mahkamah Agung melakukan uji materi terhadap keputusan DPRD.

Jika MA menyetujui, maka Mendagri wajib memberhentikan kepala daerah dalam 30 hari.

Jika pemakzulan terjadi, wakil bupati akan melanjutkan kepemimpinan tanpa perlu Pilkada ulang.

Kasus Bupati Pati: Hak Angket Sudah Bergulir

Di Pati, DPRD telah resmi membentuk Pansus Hak Angket dalam sidang paripurna yang digelar Rabu (13/8/2025).

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan bahwa mayoritas anggota dewan mendukung proses ini.

Pansus diketuai oleh Bandang Waluyo dari PDIP dan wakilnya adalah Juni Kurnianto dari Demokrat.

Sudewo menyambut langkah DPRD ini dengan terbuka, namun ia menegaskan tidak akan mundur hanya karena tekanan massa.

“Saya terpilih secara konstitusional dan demokratis. Segala tuntutan harus mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Akar Konflik: Dua Kebijakan Kontroversial Sudewo

Kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang dinilai memberatkan masyarakat.

Pembubaran posko donasi aksi unjuk rasa, yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi.

Kedua kebijakan ini memicu amarah publik hingga terjadi demo besar-besaran yang berujung ricuh dan memicu kerusakan fasilitas umum. (*)

Baca juga: Kapolres Wonosobo: AKP Susiyono Jabat Kapolsek Kaliwiro, Iptu Sudigdo Kapolsek Mojotengah

Baca juga: Didesak Massa, DPRD Pati Buka Peluang Melakukan Pemakzulan Bupati Sudewo

Baca juga: Fakta Demo Ricuh Pati: 34 Luka-Luka, Polisi Tegaskan Tidak Ada Korban Tewas