Kenakalan Perangkat Desa Terendus Bapenda Kendal, Tidak Setor Hasil Pungut PBB, Totalnya Rp56 Miliar

"Cuma tidak sampai ke kas daerah," ungkapnya.

Baca juga: Pemeriksaan Kanker Gratis di Hari Jadi Kendal ke-420, Sasar 100 Pasien Kurang Mampu

Baca juga: Tanggul Darurat Kali Bodri Kendal Diperkirakan Telah Biaya Rp300 juta, Target Selesai Sebulan 

Menurut Wahab, nominal pembayaran PBB yang disetorkan ke perangkat desa masih terbilang rendah. 

Sehingga warga tidak melancarkan gelombang protes dan merasa telah membayar ke pemerintahan.

"Kami pernah melakukan jemput bola ke sebuah desa."

"Di sana kami menemukan ada SPPT tidak dibagikan, akhirnya kami ambil dari desa,"

"Warga langsung mencari SPPT milik mereka dan langsung bayar di tempat." paparnya.

Bayar Pakai Aplikasi

Wahab pun mengimbau agar warga tak mengandalkan pembayaran PBB melalui perangkat desa. 

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi masif tentang pembayaran PBB melalui aplikasi.

"Bisa pakai E-banking atau Indomaret, Alfamart atau perbankan."

"Kalau ke bank langsung ke teller," tuturnya.

Hingga kini, Wahab masih mendapati pembayaran melalui e-Banking juga belum maksimal meskipun sudah dilakukan sosialisasi dengan cara jemput bola. 

Pihaknya juga masih kesulitan mengontrol pembayaran PBB dari warga yang masih mengandalkan perangkat desa.

"Ya warga harus bayar kembali meskipun sudah bayar ke perangkat desa ketika belum tercatat lunas di kami."

"Silakan bisa bayar secara online," tandasnya. (*)

Baca juga: KABAR BAIK, KA Argo Muria Berhenti di Stasiun Batang Mulai 15 Agustus 2025

Baca juga: Pemicu Remaja 20 Tahun Bunuh Neneknya di Blora: Keinginan Kuliah Tidak Direstui Ibu

Baca juga: Pengadilan Negeri Semarang Mulai Sidangkan Lima Mahasiswa  Kasus Kerusuhan May Day Semarang 

Baca juga: Akhirnya Plong, Keluarga Almarhum Gamma Bergembira, Polda Jateng Dipastikan Pecat Robig Zaenudin