Pola Pikir Pragmatis Jadi Alasan Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah di Banyumas

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Anak-anak di Kabupaten Banyumas banyak memilih tidak melanjutkan sekolah.

Bukan semata karena persoalan ekonomi, melainkan karena sudah terbiasa mencari uang sendiri.

Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Joko Wiyono, mengungkapkan kurangnya motivasi dan pola pikir pragmatis diduga menjadi penyebab keputusan Anak Tidak Sekolah (ATS).

"Faktor utama ATS karena anak memang sudah tidak ada motivasi sekolah, karena ada kesibukan lain seperti bekerja dan mencari uang.

Mereka merasa sudah punya penghasilan sendiri, jadi berpikir ‘buat apa sekolah," ujar Joko kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (20/8/2025).

Padahal alasan ekonomi seharusnya tidak menjadi hambatan utama.

Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Banyumas Pintar.

"Kalau memang tidak minat di sekolah formal, bisa ikut PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

Di situ bisa menyesuaikan waktu belajar dengan kegiatan anak," kata Joko.

Saat ini, berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 13.700 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Pemerintah daerah menilai, PKBM bisa menjadi solusi strategis menampung anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal.

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menawarkan program pendidikan kesetaraan berupa Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Ijazahnya diakui secara resmi dan setara dengan pendidikan formal.

"Di Banyumas ada 48 PKBM yang melayani program kesetaraan.

Ijazahnya setara sekolah formal," jelas Joko.

Meski PKBM hadir sebagai jalan keluar, Joko menekankan perlunya pendekatan sosial dan dukungan lintas sektor.

Kesadaran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak untuk bersekolah.

Apabila tidak segera ditangani, anak-anak ini berpotensi kehilangan hak dasarnya memperoleh pendidikan dan terjebak dalam siklus kemiskinan struktural.

"Pendidikan itu hak setiap anak, dan tugas kita bersama memastikan mereka mendapatkannya, apapun jalurnya," terangnya. (jti)