Pemprov Jateng Dinobatkan Provinsi Terbaik 1 Dalam Penyediaan Perumahan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Senin (25/8/ 2025).

Penghargaan itu sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat.

Maruarar mengatakan, Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan itu karena telah mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah yang besar. 

Total terdapat 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada 2025. Jumlah itu jauh di atas Provinsi Aceh yang menempati peringkat kedua yakni 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.

Menurutnya, pertumbuhan rumah subsidinya juga besar. Melalui kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi. 

“Terima kasih atas kerja  kerasnya Pak Gubernur," ujar Menteri  akrab disapa Ara.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan dari Kementerian PKP menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas-dinas, dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan.

"Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem," ujarnya.

Menurutnya, secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. 

Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.

Lanjutnya tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. 

Alokasi tersebut terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.

"Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan upaya program pembangunan perumahan warga merupakan upaya pengentasan miskin ekstrem di wilayahnya. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan tersebut merupakan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.

"Ini  menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan," tuturnya.

Boedyo menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri. 

Perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Semua kerja kolaborasi itu sudah dipantau progresnya.

Pemprov Jateng  berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Dia ingin tiap tahun mengalami peningkatan.

Pada 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067.

“Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini," tuturnya.(rtp)

Baca juga: 2 Tuntutan Demo DPR 25 Agustus: Hapus Tunjangan DPR dan Merestrukturisasi Lembaga

Baca juga: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Final, Lisa Mariana Tak Bisa Minta Tes Ulang

Baca juga: Dosen USM Beri Pelatihan Warga Surodadi Demak Berdayakan Sampah