Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang digelontorkan Pemkot Semarang bagi warga kurang mampu, tak sepenuhnya berjalan maksimal.
Dari anggaran yang dikucurkan tiap rumah Rp 15 juta, justru hanya Rp 7 juta yang diterima warga.
Anggaran RTLH tersebut diduga disunat oknum tertentu sehingga angka bantuan yang diterima tidak sesuai.
Kondisi tersebut warga terpaksa mencari pinjaman uang untuk menambah biaya perbaikan rumahnya.
Seorang warga RT 3 RW 11, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Sri Widayanti (53) mengatakan, ia hanya menerima anggaran Rp 7 juta saja.
• Ciptakan Aplikasi Untuk Gadget, PT Pegadaian Kanwil Semarang Bidik Generasi Milenial
Ia mengeluhkan anggaran tersebut karena sepengetahuannya anggaran rehab pada bantuan RTLH sebesar Rp 15 juta.
"Saya diberitahu kalau bantuannya Rp 15 juta. Itu dipotong pajak 10 persen, ongkos tukang Rp 2,5 juta, namun kita kenyataannya hanya mendapatkan Rp 7 juta dari sisa
tersebut," kata Widayanti, Jumat (7/12/2018).
Ia tidak tahu bagaimana perhitungannya sehingga anggaran yang diterima terpotong lebih dari 50 persen.
Padahal jika dihitung antara pajak dan biaya tukang, harusnya anggaran RTLH masih Rp 11 juta.
Dengan anggaran hanya Rp 7 juta saja, saat ini dirinya tidak bisa menyelesaikan rehabilitasi rumahnya.
Ia terpaksa harus mencari uang tambahan dengan meminjam kepada saudara dan tetangga.
"Mulai dibangun sudah 2 minggu yang lalu. Ini penambahan saja pakai uang pribadi dari pinjam tetangga. Karena dari anggaran pemerintah Rp 15 juta tidak mencukupi kalau hanya Rp 7 juta ditambah Rp 2, 5 juta untuk tukang," jelasnya.
• Paduan Suara SMP Domenico Savio Semarang Raih Dua Emas di Asia Cantate Choral Festival
Widayanti mengeluhkan terpotongnya anggaran sampai Rp 4 juta yang tak jelas itu.
Pasalnya, selain rehab rumahnya yang berukuran 7x8 meter tersebut tidak selesai, ia juga masih harus terbebani hutan kepada tetangga dan saudara.
Senada disampaikan Sri Lestari (43), warga RT 3 RW 3 Kelurahan Kuningan.
Anggaran RTLH yang diterimanya pun terpotong dan hanya menerima Rp 7 juta ditambah biaya tukang Rp 2,5 juta dari total Rp 15 juta.
"Yang kita keluhkan dapat bantuan tetapi tambah mumet tomboknya. Karena danannya hanya cukup untuk separuh bangunan rumah saja," kata Lestari.
Meski begitu, ia tetap terima apabila pemotongan tersebut sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dimana pemotongan hanya sebesar 10 persen dari total bantuan per rumah dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang per rumah.
Mengetahui hal itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi langsung melakukan sidak ke Kelurahan Kuningan.
Ia berusaha menelusuri adanya pemotongan anggaran tersebut.
"Ini citra buruk bagi bantuan sosial berupa RLTH di beberapa wilayah di Kota Semarang yang ternyata meninggalkan banyak persoalan," katanya.
Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut selain tidak sesuai aturan juga mengakibatkan kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan.
Bahkan bangunan rumah warga penerima RTLH yang notabene kurang mampu justru menjadi tidak awet.
"Ketika sudah beberapa bulan pasti sudah rusak, banyak yang bocor, bahkan runtuh," ucapnya.
Karenannya, ia menyesalkan jika masih ada pemotongan dari pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab dalam program Pemkot Semarang tersebut.
Ia juga mempertanyakan ke mana anggaran potongan Rp 4 juta dari yang seharusnya diterima warga.
• Karyawan Tempat Karaoke di Semarang Ini Senang Saat Dikunjungi Komisi Penanggulangan AIDS
Karena hal itu ia berharap supaya Pemkot Semarang melakukan investigasi terhadap realisasi dari program RLTH selama ini.
"Karenannya harus ada investigasi dari inspektorat dan juga kejasaan harus turun. Karena ini menyangkut masyarakat yang mana mereka mendapatkan hak tidak sesuai dengan yang di tetapkan oleh pemerintah kota," harapnya.
Jika permasalahan ini tidak diusut, maka banyak warga yang akan dirugikan dan potensi kebocoran anggaran semakin besar.
Pasalnya, Pemkot Semarang sendiri telah memprogramkan perbaikan RTLH 1.000 rumah dalam satu tahunnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diaperkim) Kota Semarang, Ali mengatakan, masing-masing bantuan RTLH untuk satu rumah sebesar Rp 15 juta.
"Kalau sampai lapangan Rp 7 juta itu tidak tepat karena dari kita itu Rp 15 juta per rumah," katanya. (*)