Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia dan Tanah Air (GEMPITA) mendukung Revisi UU KPK.
Mereka menggelar aksi damai di depan alun-alun Purwokerto, pada Sabtu (21/9/2019) pukul 12.20 WIB.
Aksi massa yang diikuti kurang lebih 20 orang tersebut, membawa spanduk bertuliskan 'Save KPK, dan Mendukung Revisi UU KPK'.
Orasi yang mereka sampaikan adalah terkait dengan rencana revisi UU KPK.
Mereka berpandangan jika KPK sebagai lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diawasi oleh lembaga manapun.
Akibatnya kinerja KPK banyak mengalami penurunan seperti kurangnya koordinasi antar lini penegak hukum.
Akhirnya banyak terjadi pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK itu sendiri.
• Mbah Sudjijah Rayakan Ulang Tahun ke-100, Anak Cucu Buyut Hingga Canggah Gelar Tradisi Angon Bebek
• IDI Banjarnegara Bantu 225 Ribu Liter Air untuk 44 Desa Terdampak Kekeringan
• Jalan Veteran Semarang Ditutup Sementara, Ada Perbaikan Saluran dan Pelebaran Jalan
Menurut mereka KPK masih memiliki kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum.
Terutama masalah penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi.
Hingga terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum.
Pernyataan pimpinan KPK yang mengembalikan mandat kepada Presiden merupakan langkah yang tidak sesuai konstitusi.
"Kami mendukung penuh revisi UU KPK untuk KPK yang lebih tegas, berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi," ujar Koordinator lapangan, Ekaven Adinahta kepada Tribunjateng.com, Sabtu (21/9/2019).
"Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan, namun justru menguatkan KPK, sebab KPK wajib diawasi, KPK harus independen," imbuhnya.
Peserta aksi tersebut mendukung secara penuh Pimpinan KPK yang baru untuk mempersiapkan program kerja yang lebih baik. (Tribunjateng/jti)