Dia menyebut hal-hal kecil seperti ini yang justru kerap lolos.
"Karena kecil-kecil ini. Sembunyi sana-sini, lolos. Siapa yang lolosin? Gubernur DKI Jakarta, terus turun ke bawahnya, makanya kita petani satu-satu" ujarnya.
Untuk itu, Anies Baswedan kembali menegaskan untuk menghapus anggaran fantastis tersebut
"Anggaran-anggaran tidak perlu seperti ini, hapusin. Jangan ada lagi, belanja seperti ini," kata Anies Baswedan.
Diketahui sebelumnya, lem Aibon dan pembelanjaan bolpoin di APBD DKI Jakarta menjadi sorotan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama, demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.
Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.