Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan marah saat menyisir rencana anggaran APBD DKI Jakarta dan menemukan pembelanjaan ATK lebih dari Rp 1 triliun.
Anies Baswedan menyisir satu per satu dan menemukan anggran fantasitis untuk pembelanjaan alat tulis.
Hal itu, tampak pada saat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Memberikan Arahan dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD TA 2020 yang diunggah di akun Youtube Pemprob DKI Jakarta (29/10/19).
Anies Baswedan tampak menanggapi soal hebohnya dana anggaran Disdik DKI seperti pembelian bolpoin dan lem aibon yang capai miliaran rupiah.
Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020, pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Acara rapat Anies Baswedan dan jajarannya ini direkam dan diunggah Selasa (29/10/2019) di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut karena Anies Baswedan sendiri murka melihat anggaran yang tidak wajar.
Hal itu terlihat ketika Anies Baswedan memberikan arahan dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020, Rabu (23/10/2019).
Anies menegaskan bahwa anggaran sebaiknya disusun dengan landasan keadilan sosial.
Anies berharap agar segala sesuatu tidak dibelanjakan kepada pabrik.
Anies menegaskan jika tidak tertib, ia kan menindak tegas pegawai pemprov DKI Jakarta.
melainkan kepada pengerajin ataupun pengusaha kecil.
Anies Baswedan jeli menyoroti satu per satu anggaran yang dituliskan khususnya terkait Alat Tulis Kantor (ATK).
Bahkan, anggaran ATK dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang cukup drastis.
"Belanja Alat Tulis Kantor tahun lalu atau tahun ini Rp 349 Miliar, tahun depan 1,6 Triliun, abrakadabra," ujar Anies Baswedan
"Bagaimana kita menjelaskannya? Belanja Alat Tulis Kantor dari 349 Miliar jadi Rp 1,6 Triliun, ini namanya mempermalukan diri sendiri," tambahnya.
Jika sebelumnya disebutkan bahwa anggaran bolpoin itu hanya Rp 124 Miliar, ternyata jauh lebih fantastis.
Terlihat dari layar saat Anies Baswedan rapat, anggaran pembelian bolpoin ternyata mencapai Rp 635 miliar.
"Jika bapak ibu ulangi, you out, karena anda tidka bisa menjelaskan ke diri sendiri dan kepada publik," ujarnya.
Anies Baswedan pun langsung marah.
Anies langsung turun podium dan mengambil 3 laser di ruangan itu.
"Ballpoint Rp 635 miliar. Mau contoh? Saya punya tiga laser pointer. Di tempat yang sama. Tiga. Masih mau tambah lagi?" ujar Anies Baswedan sembari memamerkan laser pointernya.
Anies Baswedan menjelaskan, bolpoin dan laser pointer tersebut dibuat di pabrik-pabrik.
Dia menyinggung, uang yang dianggarkan untuk pembelian barang-barang itu akan terus masuk pabrik.
"Di tempat ini saya punya tiga pulpen, masih mau belanja lagi? di mana-mana ini ada pulpen. Saya tanya, yang bikin ini (pulpen) siapa? pabrik. Bapak ibu kirimkan uang ke mana?," ujar Anies Baswedan.
Maka dari itu, dia meminta jajarannya berhenti melakukan penganggaran tersebut.
"Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini," tegas Anies Baswedan.
Selain ballpoint, Anies Baswedan juga menyinggung soal anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator.
Menurut pengalamannya, mestinya anggaran alat kantor tak sebesar ini. Anies Baswedan bercerita pernah bekerja dengan membawa alat kantornya sendiri.
"Nggak usah belanja lagi, stok yang ada dibagi, per ruangan, bukan perorangan," imbuh Anies.
Dia menyebut hal-hal kecil seperti ini yang justru kerap lolos.
"Karena kecil-kecil ini. Sembunyi sana-sini, lolos. Siapa yang lolosin? Gubernur DKI Jakarta, terus turun ke bawahnya, makanya kita petani satu-satu" ujarnya.
Untuk itu, Anies Baswedan kembali menegaskan untuk menghapus anggaran fantastis tersebut
"Anggaran-anggaran tidak perlu seperti ini, hapusin. Jangan ada lagi, belanja seperti ini," kata Anies Baswedan.
Diketahui sebelumnya, lem Aibon dan pembelanjaan bolpoin di APBD DKI Jakarta menjadi sorotan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama, demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.
Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.
Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.
Anies mengatakan, sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.
“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.
Anies mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Biasanya Pemrov DKI mengupload seluruh usulan anggaran dalam situs web apbd.jakarta.go.id.
“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies.
Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu smart system, harusnya sistem itu bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi penginputan yang salah. ( (Woro Seto/ Tribunjateng))
• Anak Bunuh Ayah Kandung di Tegal, Ibunda: Saya Ingin Dia Dipenjara Selamanya
• DETIK-DETIK dan Kronologi Bonek Ngamuk di Kandang Setelah Kalah dari PSS Sleman
• Andre Rosiade Nyalon Jadi Exco PSSI, Najwa Shihab: Anda Masih Banyak Kerjaan di DPR, Fokus Ajalah
• Kronologi Lengkap PSI Temukan Kejanggalan Dana Lem Aibon di APBD 2020 DKI Jakarta