Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Anggota DPRD Fraksi PSI, Wiliam Aditya akan memberikan ultimatum keras untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
hal tersebut disampaikannya di acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (6/11/19).
Menurutnya, Anies Baswedan tidak memahami proses penganggaran dengan baik.
Sehingga ia menilai Anies Baswedan sosok yang amatiran.
"Saya ingin katakan Gubernur Anies Baswedan ini amatiran, Gubernur Anies Baswedan ini alergi transparansi, kenapa saya bilang Gubernur Anies Baswedan amatiran, karena beliau tidak paham proses penganggaran dengan baik," ujarnya.
Selain itu Wiliam juga menanyakan anggaran yang mendadak turun 6 triliun.
"Karena di DPRD di bulan Juli kami diberikan KUA PPAS 95 triliun, lalu pada pembahasan di banggar tiba-tiba turun menjadi 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun," ujarnya.
Wiliam lantas mengaku Anies Baswedan memberikan anggaran mentah yang seharusnya diselesaikan di eksekutif.
"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke DPRD, padahal tiu harusnya diselesaikan eksekutif, tiba-tiba di DPRD kita bersih-bersih lagi," ujarnya.
"Kami baru diberitahu pengurangan jadi 89 triliun itu, dan tidak ada postur pembelanjaannya hanya pendapatannya saja," imbuhnya.
Wiliam menambhakan jika Anies Baswedan alergi transparansi lantaran apbd DKI Jakarta 2020 tidak diupload di website apbd.jakarta.go.id.
Ia menambahkan bahwa selama ini para PNS DKI Jakarta berniat mengunggah transparansi tersebut, namun Anies Baswedan yang tidak mau.
"Kenapa saya bilang alergi tranparansi, harusnya APBD 2020 ini sudah diupload di website RKPD dan KUA-PPAS dan terkahir saya ingin menyatakan PNS memiliki niat untuk transparan, tetapi Pak Gubernur Anies Baswedan aja nih yang nggak mau," ujar Wiliam.
Lantas Wiliam memberikan ultimatum untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Jadi saya mengultimatut, paling telat 11 November gubernur Anies Baswedan segera mengupload di website apbd.jakarta.go.id," ujarnya.
"Kalau enggak, apa yang akan dilakukan?" tanya Najwa.
Wiliam mengaku akan mencari cara yang lebih keras untuk menekan Gubernur DKI Jakarta untuk mengupload apbd 2020.
"kalau Gubernur Anies Baswedan tidak menguload APBD 2020, kami dari PSI akan mencari cara yang lebih keras lagi cara mempressure eksekutif untuk mengupload perencanaan tersebut," ujarnya.
• Mengaku Marah Lihat Maruf Amin Pakai Celana, Sudjiwo Tedjo: Beliau Lucu Pakai Sarung
• Bahas soal Cadar dan Rok Mini, Sujiwo Tedjo Bikin Semua Narasumber Tertawa Terpingkal-pingkal
• Ini Tanggapan Tegas Mahfud MD soal Cadar, Celana Cingkrang dan Radikalisme
Diketahui sebelumnya, sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan menjadi sorotan anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.
Satu di antaranya yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 miliar.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sebelum diviralkan oleh PSI sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.
Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.
“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong.
Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta).
Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review.
Bedanya saya tidak manggung.
Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung.
Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.
Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.
“Lho kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung).
Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian.
Jadi saya sering bicarakan.
Orang ngomong itu ada tiga pilihan, yaitu menyelesaikan masalah atau memperumit masalah atau mengaktualisasi diri.
Itu tiga pilihan itu kalau bicara.
Nah, saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.
Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.
“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu.
Jadi Anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.
Anggaran fantastis PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.
Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.
Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.
Tanggapan Anies Baswedan
Kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama, demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.
Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.
Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.
Anies mengatakan, sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.
“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.
Anies mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Biasanya Pemrov DKI mengupload seluruh usulan anggaran dalam situs web apbd.jakarta.go.id.
“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies.
Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu smart system, harusnya sistem itu bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi penginputan yang salah. (*)
• Penampakan Via Vallen Setelah Berat Badan Naik 4 Kilogram Terlihat Gendutan
• ASN di Karanganyar Ramai-Ramai Berburu Baju Hancinco, Berkah Bagi Para Pedagang
• Bahas soal Cadar dan Rok Mini, Sujiwo Tedjo Bikin Semua Narasumber Tertawa Terpingkal-pingkal
• Daftar Harga dan Spesifikasi iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max