Baca tanpa iklan
Ribka menegaskan bahwa siapapun harus memiliki hak dan jaminan kesehatan yang sama.
"Buruh jangan dilihat gajinya, buruh gaji Rp 7 juta, ketika kena PHK, dan anaknya sakit siapa yang bertanggungjawab, tetapi ia warga negara," ujar Ribka.
Ribka mengatakan seharusnya semua warga negara diberikan hak sama untuk megakeses kesehatan
"Saya nggak seneng lihat data, BPJS datanya beda lagi sama BKKBN, nggak ada bener,"
"Sekarang pokoknya warga negara punya hak sehat yang sama, mau orang kaya, mau tukang potong rumput harusnya sama," ujarnya.
Ribka Tjiptaning mengaku muak dengan iklan BPJS di televisi.
Menurutnya, dengan iuran BPJS yang diwajibkan untuk seluruh anggota keluarga merupakan pemerasan.
"Saya muak lihat iklan di TV, gotong royong, katanya dengan gotong royong yang sakit tertolong,
"Kata bung Karno bukan begitu, gotong royong itu suka rela, kalau gotong royong dipaksakan itu namanya pemerasan. Kamu BPJS mandiri harus daftarain 1 keluarga 5 orang, itu pemerasan," ujarnya.
Ribka mengatakan seharusnya yang diwajibkan bayar adalah anggota keluarga yang sakit saja.
"Misalkan ada rakyat sakit, sebuah keluarga ada anak yang sakit, anak ketiga misal, gajinya cukup untuk bayar BPJS untuk anak ketiganya itu, nah itu sudah gotong royong," ujarnya," ujarnya.
"Misalnya harus dipaksakan untuk bayar 5 orang, itu pemerasan, itu tanggung jawab negara," ujar Ribka.
Ribka menegaskan seharusnya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, kalau nggak kuat ya mundur, ini hak rakyat, padahal undang-undang sudah beramanat begitu, " tegas Ribka.
Ribka mengaku jengkel dengan rumah sakit yang menolak pasien BPJS.