Baca tanpa iklan
Apa yang sudah disampaikan, berupa bantuan, rincian maupun alokasi program itu tinggal melakukan, mengeksekusi," tegasnya.
Kepastian deliver yang pertama, menurut Ganjar adalah kepastian pelaksanaan lelang.
Selain itu, kata Ganjar, Presiden juga memberi peringatan agar proyek dilakukan dengan taat hukum.
Terlebih, realisasi proyek DIPA tersebut sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
"Tugas kami sekarang setelah menerima DIPA adalah menerjemahkan dan mengeksekusi itu di daerah.
Pesan beliau (presiden), harus bersih, tidak dikorupsi, dan bermanfaat untuk rakyat," imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, mengajak jajaran pemerintah daerah, tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten/kota di Jateng untuk bekerja profesional dan menjauhi perilaku korupsi.
"Hal itu diperlukan untuk mendukung langkah Presiden Jokowi dalam mempercepat pembangunan ekonomi.
Perilaku korupsi akan menghambat pembangunan.
Terlebih, perilaku tersebut tidak mengenal kelembagaan baik itu legislatif, eksekutif, kepolisian, hingga kejaksaan," ucapnya.
Dia juga mempertanyakan kinerja jaksa Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
"Kami mempertanyakan dengan adanya TP4D apakah mempercepat atau justru memperlambat pembangunan?" kata Krebo, sapaan akrabnya.
Dibentuknya TP4D awalnya sebagai upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.
Karena itu, Krebo meminta tim tersebut bersikap profesional.
"Sering ditemui rekanan seenaknya sendiri menggarap proyek karena merasa dekat dengan anggota TP4D.
Jangan sampai kejadian di daerah lain ada bangunan sekolah yang baru setahun diresmikan ambruk atau jembatan rusak padahal baru selesai dibangun," tegasnya.(mam)