Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Jubir Istana, Ali Ngabalin berharap agar publik menilai sosok Ahok dengan penuh rasa keadilan.
Hal itu diungkap oleh Ali Ngabalin di acara Kabar Petang, Kamis (21/11/19).
Mulanya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut Presiden Jokowi dan Menteri Erick Thohir terburu-buru menyebut nama Ahok menjadi bos di BUMN.
Marwan mengatakan Ahok masih harus melalui tes dan seleksi, jadi masih terlalu dini untuk menyatakan kemungkinan posisi Ahok di BUMN.
Menurutnya, Ahok tidak layak memimpin BUMN karena tidak memenuhi syarat.
Marwan lalu menduga Ahok menekan Jokowi agar ditempatkan sebagai petinggi BUMN.
Setelah itu, giliran Jubir Istana, Ali Ngabalin memberikabn penjelasan.
Ahok dianggap Pak Marwan batubara tidak memenuhi kualifikasi, bagaimana tanggapan anda?" tanya host TV one.
Ngabalin berharap kepada publik untuk berpikir jernih dan bersikap adil.
Ngabalin kemudian mengutip sebuah ayat dari Quran yang berisi tentang larangan berbuat tidak adil dengan dasar rasa kebencian.
"Menurut ajaran agama, janganlah karena kebencian mu kepada seseorang, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum, kamu itu berlaku tidak adil," ujar Ngabalin.
Ali Ngabalin menyebutkan bahwa bangsa ini memiliki peradaban tinggi.
"Hati-hati, bangsa ini bangsa punya peradaban, bangsa ini punya moral yang tinggi," jelas Ngabalin.
Ali Ngabalin tidak ingin publik berpikiran buruk.
"Kalau dari awal kita sudah punya negative thinking (pikiran buruk), kemudian memberikan penilaian yang tidak benar kepada seperti itu kepada seorang calon komisaris di bumn seperti Pak Ahok," ujarnya.
Ngabalin menekankan agar jangan berprasangka buruk dulu terhadap Ahok.
Karena menurutnya, Ahok belum pasti menjadi komisaris di BUMN.
"Ini kan kita juga belum tahu bung, jangan begitu dong, ini kita belum tau dia mau diangkat sebagai apa, baru dpianggil sama Pak Erick." ujarnya.
Ngabalin kembali menegaskan perkataan yang ia kutip dari Quran.
"Jadi jangan karena kebencianmu kepada seseorang, kebencianmu kepada suatu kaum, kamu itu begitu nyinyir banget sih, kira-kira bahasa Quran sperti itu," ujar Ngabalin.
Ali Ngabalin menegaskan bahwa presiden dan menteri memiliki pertimbangan untuk menunjuk seseorang memegang sebuah jabatan.
"Ini kan anak-anak bangsa memiliki kompetensi yang cukup, nggak mungkin presiden atau menteri mengangkat seseorang tanpa kompetensi yang cukup," ujarnya.
Ali Ngabalin meminta Marwan Batubara untuk melihat regulasi sistem kinerja Ahok ke depan.
"kalaulah Ahok diangkat menjadi komisaris, maka lihat regulasinya, regulasi mana yang abang maksud, komisaris itu hanya 2 tugasnya, pertama memberikan nasehat, yang kedua mengarahkan jalannya direksi-direksi untuk mengarakan kebijakan," ujar Ali Ngabalin.
• Disebut Dzalim Loloskan Mulan Jameela yang Kalah Suara di DPR, Fadli Zon Langsung Gelagapan
• Tagar Ganyang Malaysia Trending Twitter Hari Ini, Ada Apa?
Diketahui, wacana pemerintah yang akan menempatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pimpinan BUMN menimbulkan pro dan kontra di sejumlah kalangan.
Bahkan, serikat pekerja di Pertamina secara terang-terangan menolak kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi pimpinan di Pertamina.
Menanggapi sejumlah penolakan tersebut, Ahok akhirnya angkat bicara.
Tanggapan Ahok ini disampaikannya di sela-sela kegiatan workshop PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Grand Arkenso Semarang, Rabu (20/11/2019).
awalnya Ahok mengaku siap kalau nantinya ditunjuk untuk mengisi jabatan di BUMN.
"Kalau ditunjuk, diminta tugas harus siap dong,"katanya.
Kemudian Ahok menyampaikan dalam hidup ini pasti ada pro dan kontra.
"Hidup ini tidak ada yang setuju seratus persen,"ucapnya.
Kemudian sejumlah wartawan meminta tanggapan Ahok soal penolakan sejumlah pihak terhadap rencana Kementrian BUMN yang akan menempatkannnya sebagai salah satu pimpinan BUMN.
"Kayaknya hidup gua ditolak melulu, hahaha,"imbuhnya.
Sementara itu, Center of Reform on Economics (Core) menyatakan, jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Chandra Hamzah duduk di jabatan direksi atau komisaris bisa memberantas korupsi di BUMN.
Direktur Riset Core Piter A Redjalam mengatakan, direksi atau komisaris akan jadi sarana atau alat Kementerian BUMN untuk mencapai arah tujuannya.
"Kalau seandainya, Pak Erick Thohir melihat BUMN tidak efisien karena banyak korupsi, arahnya ke pembersihan, meningkatkan efisiensi, memberantas korupsi. Makanya tempatkan orang-orang seperti Ahok, Chandra Hamzah, jadi jelas arahnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Kendati demikian, ia menjelaskan, kalaupun benar Ahok ditempatkan di BUMN, mungkin juga tidak akan mengubah BUMN secara keseluruhan.
"Ini karena yang bisa mengubah BUMN secara keseluruhan itu Kemnterian BUMN. Bukan seorang direksi," kata Piter.
Menurut Piter, Erick Thohir memilih mereka berdua untuk perbaikan BUMN meski belum paham keseluruhan perusahaan pelat merah
"Untuk sekarang kita tunggu bagaimana Erick Thohir melihat persoalan di BUMN. Kalau kita lihat data, BUMN selama lima tahun terakhir ini terus menunjukkan perbaikan, dari sisi pertumbuhan keuntungan ataupun jumlah BUMN yang bermasalah semakin sedikit," pungkasnya.(*)
• Autoimun Serang Ashanty, Dokter Ungkap Tiga Kondisi Tubuh yang Bisa Sebabkan Penyakit Ini
• Siapa Perekam Video Viral Cucu Tendang Kakek di Boja Kendal? Ternyata Si Pemberani Itu Siswa SD
• Warga Kaligarang Mengaku Hampir Dibacok Gerombolan Pria Tak Dikenal di Bergota Semarang
• Jadwal Liga 1 PS Tira Persikabo Vs PSIS Semarang : 3 Pemain Pilar Absen, Banur Butuh Septian David