Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Tiga menteri kabinet Kerja, Ignatius Jonan, Rudiantara dan Susi Pudjiastuti dikabarkan akan menempati pos baru sebagai bos BUMN.
Rudiantara diplot sebagai Komisaris Utama PT PLN (persero) tbk, Jonan menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (persero) dan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris di Perum Perindo.
Pihak Istana, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Rudiantara akan menjadi pimpinan atau bos di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (persero) Tbk. "Mudah-mudahan segera dilantik," kata Pramono di Istana kemarin.
Namun, terkait posisi Rudiantara nantinya di PLN, Pramono tidak menyebut apakah menjadi komisaris utama atau direktur utama. "Mudah-mudahan segera dilantik, yanng jelas sudah ditandatangani," paparnya.
• BERITA LENGKAP: Seorang Ibu dan 2 Anak Disekap Debt Collector 9 Jam hingga Kelaparan dan Kepanasan
• Jadwal Liga Champion : Duel Madrid vs PSG, Juve vs Atletico dan Liverpool vs Napoli
• Hotline Semarang : Siapa Oknum Yang Bocorkan Razia Panti Pijat
Proses penunjukan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu, kata Pramono sudah melewati persetujuan Presiden Joko Widodo melalui seleksi Tim Penilaian Akhir (TPA).
"Tadi saya sudah bilang, sudah ditandatangani dan sekarang bolanya di Menteri BUMN," ucap Pramono.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengaku belum mendapat kabar dari istana terkait hal tersebut.
"Biasanya yang menerima Pak Erick Thohir, dan Pak Erick lagi di luar negeri. Pulangnya tanggal 29 (November), jadi tunggu sampai Pak Menteri hadir sampai di sini," kata Arya.
Sebab, surat yang ditujukan terkait Rudiantara dan pos yang akan diembannya menuju ke Erick, dan tak ada yang membuka surat tersebut kecuali Sang Menteri BUMN.
"Jadi suratnya kan tidak bisa ke mana-mana, karena semua surat ke Pak Menteri, apalagi hal-hal yang berbau strategis seperti itu. Maka kami menunggu beliau pulang, baru kami bisa memberi jawaban, karena yang bisa buka suratnya Pak Menteri," ujar Arya.
Menteri BUMN Erick Thohir pada kesempatan yang sama juga menunjuk Orias Petrus Moedak menjadi Direktur Utama PT Inalum (Persero) atau MIND ID. Adapun Orias menggantikan posisi dari Budi Gunadi Sadikin yang menjabat Wakil Menteri BUMN.
Hal tersebut ditandai usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan penyerahan surat keputusan (SK) yang dilakukan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjaatmadja di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
Usai resmi menjabat Dirut Inalum, Orias mendapatkan perintah dari Menteri BUMN Ercik Thohir soal lanjutan capaian positif Inalum. "Apa yang sudah ada dilanjutkan," kata Orias.
Arya Sinulingga menjelaskan alasan Erick Thohir menjadikan Orias sebagai Dirut Inalum. "Pak Orias ini punya kemampuan di pertambangan sangat baik. Orangnya lurus dan punya kemampuan dan pengetahuan mengenai pertambangan juga oke, dan kata Pak Erick Thohir akhlaknya oke," kata Arya.
Dengan begitu, Orias meninggalkan posisinya sebagai Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Adapun staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga diangkat menjadi komisaris Inalum.
Arya Sinulingga mengatakan posisi komisaris utama Inalum diganti dan penambahan dirinya juga sebagai komisaris.
"Pak Orias (dirut), untuk komisaris utama Pak Fajar Harry Sampurno diganti. Jadi saat ini Komutnya belum ada. Tapi komisaris, ada tambahan satu lagi, Arya Sinulingga," kata Arya menyebut namanya sendiri. Arya adalah mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.
Terkait Susi Pudjiastuti, Arya tidak membantah juga tidak membenarkan kabar tersebut. Menurutnya Kementerian BUMN memang sedang mencari mantan menteri maupun wakil menteri untuk menduduki jabatan komisaris maupun direksi di perusahaan pelat merah.
“Kita cari untuk melengkapi BUMN kitalah. Yang cocok tapi ya, kalau enggak cocok jangan dipaksakan juga,” ujar Arya.
Susi Pudjiastuti yang dikonfirmasi mengenai dirinya akan menjadi bos Perum Perindo membantah. "Tidak," ujarnya melalui pesan singkat.
Tersingkir
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan bahwa rencana penunjukan ketiga mantan menteri tersebut tidak masalah.
Ketiga mantan menteri itu merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang profesional.
“Menurut saya enggak ada masalah, kalau mereka profesional, punya kemampuan,” ujar Andre.
Andre mengatakan Ignatius Jonan pernah menjadi dirut KAI. Ia sukses mentransformasikan KAI sehingga bisa menjadi seperti sekarang.
Lalu kemudian Rudiantara yang pernah menjadi direksi PLN dan Komisaris utama Semen Indonesia. Terakhir Susi yang berhasil membangun berbagai perusahaan salah satunya Susi Air.
“Mereka sangat punya kapasitas, jadi wajar apabila masih dipercaya memegang perusahaan negara. pak Jokowi pernah bekerjasama dengan mereka dan masih dipercaya,” katanya.
Meskipun kata Andre rencana penunjukan ketiganya menjadi bos BUMN ada muatan politisnya. Yakni, mereka tidak masuk kembali ke kabinet pemerintahan. Mereka tersisih di periode kedua pemerintahan Jokowi karena tidak memiliki beking yang kuat dari Parpol.
“Kabinet kan dekat dengan dukungan politik. Mereka tidak punya dukungan politik, mereka merupakan profesional sehingga pesiden sulit mempertahankan mereka. Meskipun mereka tidak jadi menteri, tapi positifnya mereka punya kemampuan, jadi tidak ada masalah,”katanya.
Justru menurut Andre lebih tepat menunjuk para mantan menteri ketimbang Ahok. Selain jauh dari kontroversi, para menteri sudah terbukti kinerjanya. “Ahok saja diberi kesempatan, mengapa mereka tidak,” pungkasnya.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mengatakan siapapun yang menjadi bos BUMN tidak masalah, karena hal tersebut merupakan domain pemerintah. Yang jelas kata dia publik dan DPR akan terus mengawasi serta mengevaluasi bagaimana kinerja BUMN.
"Tidak peduli siapa petingginya, entah mantan menteri entah mantan wamen entah profesor entah doktor, semua akan kita cermati, awasi, dan evaluasi," ujar Mufti.
Hanya saja Mufti saat ini masih menunggu pengumuman resmi mengenai tiga mantan menteri yang jadi bos BUMN.
Yang terpenting lanjut Mufti bos BUMN memiliki kompetensi yang tepat seperti manajemen, leadership dan sebagainya untuk mengorkestrasi gerak BUMN.
"Intinya adalah, penunjukan itu tetap harus berdasarkan standar kualifikasi yang terukur. The right man in the right place. BUMN tentu bakal mampu bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya memang punya kompetensi," ujar Mufti.
"Yang pasti bukan kompetensi teknis ya, misal masuk BUMN listrik harus ahli listrik, bukan seperti itu. Ada kompetensi semacam manajemen, leadership, dan sebagainya untuk mengorkestrasi gerak BUMN.
Tapi prinsip the right man in the right place saja tidak cukup. Harus ada tambahannya in the right time. Jadi jangan BUMN yang lagi proses konsolidasi, mulai menunjukkan keberhasilan transformasi, kemudian ada mantan menteri masuk mengganti dirutnya. Nanti malah kontraproduktif," tutup Politikus asal Banyuwangi, Jawa Timur ini.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi menyebut tiga eks menteri jadi bos BUMN bukanlah peristiwa turun pangkat. Figur-figur tersebut dipercaya Presiden karena kemampuannya.
"Ada juga menteri jadi walikota, menjadi gubernur, maupun gagal ketika maju pilkada. Tapi itu semua tidak dipahami sebagai turun pangkat, tapi lebih dipahami sebagai tempat pengabdian untuk bangsa yang mengharuskan yang bersangkutan pindah tempat," kata dia. (Tribun Network/den/fik/sen/mal/wly)