Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal perairan Natuna yang dimasuki oleh kapal China.
Pernyataan Jokowi tersebut ia sampaikan di Rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Hadir semua menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.
Yang berkaitan dengan Natuna, bahwa tidak ada tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ujar Jokowi.
Terkait dengan kasus Natuna, para menteri sebelumnya sudah angkat bicara.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi tegas bahwa China telah melakukan pelanggaran.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.
• Terungkap, Ternyata Lina Ingin Pulang ke Tambun Bekasi, Rumahnya Saat Bersama Sule
• Natuna Terkini : Ratusan Nelayan Pantura Jaga Natuna dan TNI Tak Ingin Terprovokasi Kapal China
• Virdika Rizky Utama Penulis Buku Menjerat Gus Dur Ungkap JK, Mahfud MD dan Amien Rais Susah Ditemui
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.
Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan Natuna harus disikapi dengan cool dan santai.
Menanggapi sejumlah pernyataan menteri-menterinya, Jokowi memberikan apresiasi.
Tanpa merinci lebih jauh, Jokowi menyebut pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini. "Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi.
Sementara Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ingin berunding tentang kedaulatan NKRI
"ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) itu soal ekonomi bukan kedaulatan, itu hal yang berbeda, pemerintah tidak ingin berunding tentang kedaulatan kita," ujarnya.
Terkait dengan pelanggaran pencurian ikan, Ruhut Binsar mengaku bahwa di dalam bidang apapun, pasti pencurian tetap ada.
Terkait dengan kapal nelayan yang dikawal oleh cost guard China, Ruhut Binsar Panjaitan menekankan negara Indonesia juga akan mengirimkan cost guard Indonesia.
Berikut pernyataan-pernyataan para menteri menanggapi kasus Natuna.
1. Menlu Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak yang dilakukan China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Teritorial lautnya yang disebut 'Nine Dash Line' telah mengklaim Perairan Natuna sebagai miliknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).
Retno menegaskan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," tutur Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Hal tersebut disampaikan Retno usai rapat bersama Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Rapat yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam guna membahas polemik mengenai Perairan Natuna yang diklaim oleh China.
2. Pernyataan Menhan Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," kata Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Prabowo dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.
Prabowo mengaku pihaknya saat ini masih santai belum ada penambahan personel TNI untuk mengamankan di Perairan Natuna.
Namun, soal adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.
Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kita masing-masing punya sikap, jadi kita harus mencari solusi yang baik," ucap Prabowo
"Bagaimanapun China adalah negara sahabat, kita harus selesaikan dengan baik," jelas Prabowo
3. Pernyataan Ruhut Binsar
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.
Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia. "Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah.
Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut.
4. Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews.
Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.
"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."
"Kalau cari masalah ya kita usir (kapal China) dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya. Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," jelas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.
"Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud.
Sedangkan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.
Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Laut Natuna.
"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," ujar Mahfud.
Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Menko Polhukam Mahfud MD merasa pemerintah tidak memiliki konflik dengan negara China.
Mahfud menegaskan tidak akan ada perang antara Indonesia dan China terkait klaim perairan Natuna.
"Jelas. Kita tidak dalam suasana berperang karena memang kita tidak punya konflik dengan China," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Konflik nine dash line
China telah melakukan klaim sepihak melalui peta nine dash lines negara itu.
Tak hanya itu, China juga berulah melalui masuknya kapal patroli China dan kapal nelayan yang beraktivitas di perairan Natuna.
Mahfud pun meminta agar aktivitas dan hubungan antara Indonesia dan China tetap dapat berlanjut seperti biasanya.
"Kita mempertahankan kedaulatan," tegasnya, dilansir kanal YouTube KompasTV.
Oleh sebab itu, Mahfud meminta untuk urusan perdagangan, perekonomian, dan hubungan kebudayaan agar dilanjutkan seperti biasanya.
Pernyataan Mahfud ini menguatkan apa yang pernah disampaikan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Prabowo menyatakan pemerintah sudah memiliki sikap terkait hal ini dan akan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik.
TNI siaga
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah bersiaga di Perairan Natuna Utara, terkait adanya pelanggaran wilayah laut yang dilakukan sejumlah kapal Tiongkok.
Pengendalian operasi siaga tempur dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono.
TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat intai dan kapal Republik Indonesia.
Natuna Utara adalah wilayah yang menjadi perhatian utama pada 2020 ini.
Pada Senin (30/12/2019) lalu, dalam patroli rutin di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara, KRI Tjiptadi-381 mendapati Kapal China, Coast Guard, yang mengawal kapal nelayan Tiongkok.
Petugas KRI Tjiptadi 381 membuka komunikasi dengan awak China Coast Guard dan mengusir mereka serta kapal nelayan untuk menjauh dari zona ekonomi ekslusif. (*)
• PSSI Turun Tangan Selesaikan Masalah Jasmine Sefia Pemain Timnas U16 yang Terancam Putus Sekolah
• Sempat Dituding Menelantarkan Lina, Teddy Bantah: Saya Keluar Negeri Cari Uang
• Dituding Merebut Istri Sule, Teddy Sebut Lina Nggak Nyaman Tinggal di Rumah Sule Miliarder