"Soal Jiwasraya dan Asabri itu prestasi yang luar biasa yang dibuka oleh pemerintah sendiri, " ujarnya.
Justru menurutnya, Presiden Jokowi yang memerintahkan untuk membongkar dan menangkap siapapun pelakuknya.
"Isu di luar sana ada yang bilang bahwa itu buat dana kampanye, Pak Jokowi bilang bongkar itu semua, siapapun pelakunya," ujarnya.
"Atau orang di sekitar saya atau orang sini, bongkar semua, hukum harus diteggakkan tidak boleh pandang bulu," ujar Mahfud MD menirukan ucapan presiden Jokowi.
Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah bermasalah sejak 2006 lalu.
Sejak saat itu lanjut Erick, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Pemerintah sejak tahun 2006 sampai hari ini sudah konsisten mencari solusi atas persoalan ini,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2020).
Erick pun mengapresiasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait permasalahan Jiwasraya ini.
“Kementerian BUMN mengapresiasi hasil kerja BPK yang sebetulnya juga sudah memberikan laporan mengenai hal ini sudah sejak 2008 menurut catatan saya,” kata Erick.
Menurut dia, saat ini ada baiknya semua pihak saling bekerja sama untuk menyelamatkan Jiwasraya.
“Di saat seperti ini, semua pihak harus saling bahu-membahu mencari solusi sesuai porsinya,” ucap dia.
Misalnya, BPK berperan mencari tahu berapa kerugian negara dari kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya.
Lalu, Kejaksaan Agung ikut membantu dalam hal proses hukumnya.
“Kami di Kemementrian BUMN, Kementerian Keuangan dan juga OJK tentunya segera menindaklanjuti formula yang sudah kami siapkan untuk 'menyembuhkan' Jiwasraya,” ujar Erick.
Sebagai informasi, Jiwasraya mengalami kasus gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan. Padahal keuangan perusahaan pelat merah itu tergolong bagus bila dilihat dari laporan keuangannya dalam beberapa tahun belakangan.