Baca tanpa iklan
Hal itu diungkapkan Anis Hidayah saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa Trans 7 yang tayang pada Rabu (5/3/2002).
Mulanya, Anis Hidayah menyayangkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Somad yang disebut ikut menyebarkan nama dan alamat pasien.
"Nama, alamat persis itu disampaikan oleh Wali Kota yang seharusnya mesti apa yang harus dilakukan pertama, siapa sih yang menyebar luaskan data pasien," kata Anis.
Padahal data pasien itu seharusnya dilindungi seperti halnya di negara lain.
"Setahu kami data pasien di berbagai negara itu dilindungi, diproteksi bahkan nick name saja tidak ada."
"Bahwa ada pasien satu, dua, tiga misalnya tetapi ini begitu diumumkan oleh presiden semua datanya viral bahkan Wali Kota menyebut nama dan alamatnya," katanya.
Sehingga, Anis meminta agar ada tindakan lebih tegas terkait penyebaran data pasien.
Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah mendahulukan atau berdasar dari informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terjadi simpang siur.
"Ini kan menurut saya perlu ada tindakan yang tegas oleh presiden atau dalam hal ini Pak Moeldoko sebagai kepala KSP ya semua harus didulukan biar masyarakat ini tidak bingung, masyarakat tidak dirugikan," ungkapnya.
Akibat informasi yang telah menyebar, Anis mengaku warga tempat ia tinggal sudah merasa dirugikan.
Beberapa warga di luar perumahannya terkesan langsung menghindar karena ditemukan pasien Virus Corona di sana.
"Dan kami sekarang ini sudah merasa dirugikan perumahan kami akibat informasi yang simpang siur," ucapnya.
Seperti, warga harus memiliki surat kesehatan bebas Virus Corona sebelum masuk kerja.
"Pertama adalah banyak warga di perumahan kami tidak boleh ngantor sampai dapat surat resmi bahwa bebas Virus Corona dari yang punya otoritas."
"Nah hari-hari ini juga sulit untuk kami komunikasikan," ujarnya.