Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rantai perekonomian global terganggu dengan wabah virus corona.
Hal itu mengakibatkan lambannya pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Sektor perdagangan luar negeri pun ikut terdampak.
• Menteri Nadine Dinyatakan Positif Virus Corona, Jalani Isolasi Secara Mandiri
• Kisah AKP Sutono Kejar Mobil Terobos Lampu Lalulintas di Pekalongan, Ternyata Bawa Wanita Sakit
• Kabar Terbaru Lydia Pratiwi yang Dipenjara Karena Bunuh Kekasih, Jadi Mualaf dan Akan Segera Bebas
• Perwira TNI AD Letda DS Lulusan Akmil Magelang Ajak 3 Pria Berbeda Ngamar di Hotel
Tak terkecuali sektor impor yang mengalami penurunan 50 persen.
Ditengah kemerosotan impor, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI), meminta pemerintah melakukan perbaikan kinerja.
Usulan penyederhanaan ijin serta pemberantasan oknum perijinan nakal juga diajukan, untuk mendukung percepatan aktivitas perdagangan luar negeri.
"Walaupun Presiden mengatakan begono-begini, dan kemudahan lewat Online Single Submission (OSS), namun pelaksanaan di lapangan tetap saja tidak sesuai," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI, H Subandi, Kamis (12/3/2020).
Dilanjutkannya, pemangkasan regulasi yang mempersulit pengusaha wajib dilakukan.
"Memang ada OSS yang katanya mudah dan tidak perlu datang kentor perijinan, nyatanya pengusaha tetap disuruh ke kantor dan membawa bukti fisik.
Apa OSS hanya guyonan saja, tak jarang dimintai ini itu saat datang ke kantor perijinan," jelasnya.
Di tengah ruwetnya proses perijinan, Subandi mengaku, dampak perlambatan ekonomi membuat impor turun mencapai 50 persen.
"Padahal impor bahan baku dan bahan penolong ke Indonesia mencapai 72 persen, bahan modal 18 persen, serta kebutuhan konsumtif hanya 10 persen.
Hal itu menunjukan Indonesia masih butuh barang impor," paparnya.
Ia juga menanggapi klaim Pemerintah China, yang menyatakan aktivitas perdagangan mulai berjalan sejak 17 Februari lalu.
"Kami juga menunggu kedatangan kapal dari China kemungkinan April mendatang.