Baca tanpa iklan
Memang hampir semua sektor merasakan kondisi berat dampak pandemi Covid-19 ini, tak terkecuali jasa rekreasi maupun elektronik.
Tak hanya di Jateng atau Indonesia tapi di seluruh dunia mengalaminya.
Ketua Apaindo Kota Semarang, Dedi Mulyadi, menyebut, akibat dari Corona ini, daya beli masyarakat turun tajam.
Selain itu banyak terjadi penundaan ekspor.
Hal ini disebabkan karena negara yang menjadi pasar utama ekspor Jateng memberlakukan sistem lockdown sehingga barang tidak bisa masuk.
"Berat kondisinya. Banyak penundaan ekspor di garmen. Di sana (negara tujuan) toko tutup, jadi daya beli nggak ada. Kalau kondisi ini berlangsung lama maka akan semakin berat bagi industri," kata Dedi Mulyadi, Sabtu (28/3/2020).
Pria yang juga GM PT Sandang Asia Maju Abadi itu mengungkapkan jika kondisi tidak segera dikendalikan, dalam tiga bulan ke depan maka gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal mungkin tak terelakkan.
Saat ini, belum ada pabrik di Kota Semarang yang melakukan PHK massal. Namun diakuinya, ada arah ke sana karena kebijakan PHK atau pengurangan karyawan merupakan solusi sebagai bentuk efisiensi.
Pihaknya mengaku belum menghitung berapa besar kerugian akibat Corona bagi sektor industri. Hanya saja, yang sudah tampak adalah beban psikologis pelaku usaha seperti penundaan ekspor maupun investasi.
Dedi Mulyadi menambahkan, pemerintah sudah cukup membantu dengan memberikan stimulus PPH 21.
Namun memang perlu ada ekstra kebijakan lain untuk membantu industri agar cashflow bisa terus berputar dan PHK bisa dicegah.
Seperti dengan memberikan subsidi untuk membayar gaji karyawan, talangan bayar utang, maupun penundaan atau bahkan penanggungan biaya BPJS.
Hal senada disampaikan Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan talangan modal tanpa bunga kepada pelaku industri di kondisi darurat seperti ini agar cashflow perusahaan bisa tetap berputar.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada perusahaan di Jawa Tengah yang melakukan PHK. Sebab untuk memutus hubungan kerja pun perusahaan memerlukan biaya besar guna membayar pesangon karyawan.
Menurut Frans Kongi, pelaku industri berusaha agar tidak terjadi PHK. Jika pun perlu dilakukan efisiensi, kebijakan yang dipilih bukanlah memPHK karyawan melainkan merumahkan sementara atau menutup operasional. Dan ketika kondisi kembali pulih, mereka bisa kembali bekerja.