Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Jokowi kembali membahas perubahan postur APBN di 2020. Dia menyoroti semakin lebarnya defisit atau tekor APBN yang bertambah lagi akibat program penanganan wabah COVID-19.
Hal itu disinggungnya saat membuka rapat terbatas khusus untuk membahas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara virtual, Rabu (3/6)
"Terkait perubahan postur APBN Tahun 2020, saya mendapatkan laporan bahwa perkembangan dalam penanganan COVID-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN," kata Presiden.
Kementerian Keuangan memang sudah mengeluarkan proyeksi defisit yang baru. Tekor APBN tahun 2020 diproyeksi 6,27% atau semakin lebar dari prediksi sebelumnya yang tertuang pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020.
Sesuai beleid itu, pemerintah menyebut defisit APBN sebesar 5,07% terhadap PDB atau Rp 852.9 triliun.
Dengan bertambahnya proyeksi defisit APBN 2020 menunjukkan proyeksi pemerintah sebelumnya kurang tepat.
Oleh karena itu dia menyinggung sederet menteri di bidang ekonomi agar membuat perhitungan yang lebih tepat.
"Untuk itu, saya juga minta Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal kita ke depan," tegasnya.
Jokowi juga menekankan agar perubahan postur APBN dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel. Dengan begitu APBN 2020 bisa dipercaya.
Anggaran pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sebelumnya direncanakan sebesar Rp 641,17 triliun. Kemudian pemerintah tingkatkan anggaran tersebut menjadi Rp 677,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, maka bakal merubah postur APBN 2020.
Menkeu mengatakan, terjadi peningkatan defisit dari Rp 852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020, menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB.
Angka tersebut juga lebih tinggi dari perhitungan Sri Mulyani sebelumnya ketika sempat memaparkan rancangan program PEN yang sebesar 6,27 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.028,5 triliun.
"Dengan demikian Perpres nomor 54 tahun 2020 ini akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB," jelas Sri Mulyani dalam video conference usai sidang kabinet, Rabu (3/6).
Alumni SMAN 3 Semarang itu memaparkan, defisit yang lebih lebar disebabkan karena turunnya penerimaan negara yang lebih dalam.
Pendapatan negara mengalami koreksi di dalam revisi Perpres 54/2020, yaitu sebesar Rp 1.699,1 triliun dari Rp 1.760,9 triliun dengan penerimaan perpajakan mengalami tekanan menjadi Rp 1.404,5 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.462,62 triliun.
Belanja negara yang digunakan untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan Covid-19 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.613,8 triliun pada Perpres 54 2020 menjadi Rp 2.738,4 triliun.
"Atau terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, termasuk daerah dan sektoral.
Terbitkan SBN
Sri Mulyani pun mengatakan dengan peningkatan defisit tersebut, otoritas fiskal bakal menggunakan berbagai sumber pendanaan dengan risiko paling kecil atau dengan biaya yang paling tinggi atau rendah. Beberapa sumber pembiayaan yang dipertimbangkan untuk menambal defisit.
Yaitu pembiayaan internal dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah, dana abadi bidang kesehatan serta dari Badan Layanan Umum (BLU) atau dari pernaikan pinjaman program dengan bunga rendah.
Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) baik di domestik maupun global.
"Dan dengan dukungan dari BI melalui kebijakan-kebijakan moneternya seperti penurunan GWM (giro wajib minimum), dan BI sebagai standby buyer pasar perdana dan dari sisi dukungan BI untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line," ujar Sri Mulyani.
"Kami bersama Pak Perry (Gubernur BI) akan melakukan SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk mekanisme pembiayaan above the line melalui market dan SKB kedua untuk sharing burden baik untuk menjaga sustainability di sisi kebijakan fiskal maupun kredibilitas di kebijakan moneter," jelas dia.
"Kenaikan defisit ini akan tetap kami jaga secara hati-hati," ujar Menkeu. Dia menyebutkan, penambahan anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional itu, dari Rp 641,17 triliun menjadi Rp 677,2 triliun itu, antara lain untuk penanganan covid-19, santunan kematian, dan BLT Dana Desa.
12 BUMN Disuntik Dana
Menku Sri Mulyani juga menegaskan, posisi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berencana menyuntikkan dana kepada 12 perusahaan BUMN.
"Ada 12 BUMN yang mendapatkan dukungan. PLN akan mendapatkan tambahan subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah yang akan dibayarkan sebesar Rp 45,4 triliun," jelas Sri Mulyani.
Selain PT PLN, BUMN lain atas usulan Menteri BUMN Erick Thohir yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) juga akan diberikan dana talangan. "Akan melanjutkan lagi skema yang paling baik untuk mendukung kedua BUMN tersebut," kata Sri Mulyani.
Secara rinci, Menkeu mengatakan PMN untuk Hutama Karya dinaikkan dari Rp 3,5 triliun, ditambah Rp 7,5 triliun, sehingga menjadi Rp 11 triliun. PT KAI juga akan ditambahkan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun.
Adapun Bahana BPUI yang menangani Perum Jamkrindo dan PT Askrindo juga akan mendapat PMN sebesar Rp 6 triliun dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi, serta PMN nontunai sebesar Rp 268 miliar.
Sementara untuk PTPN juga mendapat dana talangan pinjaman modal kerja. Sebelumnya disebutkan besaran untuk PTPN yakni sekitar Rp 4 triliun. Di sisi lain, untuk PT PNM, yang melakukan program Ultra Mikro Mekaar akan ditambah PMN-nya dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2,5 triliun.
"Ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultra mikro di bawah Rp 10 juta," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. "Perumnas akan mendapat Rp 650 miliar. Pertamina kita membayarkan kompensasi," terangnya.
Dua BUMN lain seperti PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar, sementara Perum Bulog karena mendukung operasi bantuan sosial, akan mendapatkan penyaluran Rp 10,5 triliun.
"Jadi program pemulihan yang dilakukan melalui BUMN mencakup 12 BUMN. Dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi PMN serta dana talangan. Totalnya Rp 52,57 triliun," jelas Sri Mulyani. (dtc/kps/cnn/cnbc)
Daftar BUMN Dapat Suntikan
1. PT PLN Rp 45,4 triliun
2. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)
3. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)
4. PT Hutama Karya Rp 11 triliun
5. PT Kereta Api Indonesia Rp 3,5 triliun
6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6 triliun
7. PTPN Rp 4 triliun
8. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp 2,5 triliun
9. Perum Perumnas Rp 650 miliar
10. PT Pertamina (diberikan dalam bentuk pembayaran biaya kompensasi)
11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
12. Perum Bulog Rp 10,5 triliun
• Petaka Kelebat Bayangan Hitam di Jendela, Berakibat Siswi SMA Hamil Dua Bulan
• Kata Reino Barack pada Hotman Paris Setelah Dirinya Melihat Video yang Difitnahkan pada Istrinya
• Kisah di Balik Sukses Novel Baswedan, Pimpin Langsung Operasi Penangkapan Buron KPK, Nurhadi
• Geger Jelang Adzan Magrib, Warno dan Jarwati Ditemukan Tewas Tergantung di Kontrakan