Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menyoroti tambahan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2021 yang dianggap tidak jelas. Salah satu yang ditemukan adalah adanya pembayaran untuk bandwidth virtual private network (VPN).
Wakil Ketua Komisi VIII, Ihsan Yunus, menemukan alokasi pembayaran VPN ini dalam anggaran Sekretariat Jenderal Kemenag. Meski begitu, Ihsan tak merinci berapa total yang dianggarkan.
"Ada di Sekretariat Jenderal, pemenuhan pembayaran bandwidth VPN. Ini pertanyaan besar buat saya, izin pimpinan ini apa maksudnya?" tanya Ihsan saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).
Ihsan lalu menjelaskan, VPN biasa digunakan untuk meretas situs-situs yang dianggap pemerintah ilegal. Bahkan, ia menyinggung tak jarang VPN dibuka untuk mengakses situs-situs porno.
"VPN ini bisa digunakan untuk yang baik atau tidak. Setahu saya, kalau anak-anak milenial tahu Pak. Kalau mau masuk situs yang diblokir, mohon maaf, kalau mau buka film porno itu pakai VPN," kata Ihsan.
"Lah, kalau ini masuk ke Kesekjenan bisa bermata dua. Wah, bahaya kalau sampai dipakai nonton itu saya enggak tahu Kemenag," imbuhnya.
Maka dari itu, politikus PDIP itu mempertanyakan apa urgensi Kemenag memasukkan alokasi pembayaran VPN dalam anggaran tahun 2021.
"Untuk VPN saya pertanyakan, apakah perlu untuk Saudi Arabia atau apa ini? Jadi tolong kebetulan kok dirinci seperti ini," ujar dia.
Menag Fachrul Razi sendiri tak menjawab pertanyaan itu. Namun, Fachrul berjanji pihaknya akan segera memperbaiki anggaran yang masih dipermasalahkan.
"Terima kasih atas nasihat dan masukan. Kami akan coba benahi kembali sesuai petunjuk yang kami dapatkan.
Selain ini, kita akan coba cari waktu Bapak Ibu Komisi VIII untuk konsultasi kembali," kata Fachrul saat sesi tanya jawab.
Indonesia menjadi negara dengan jumlah download aplikasi VPN terbanyak sepanjang tahun 2018 hingga 2019 menurut laporan situs Top10VPN.com.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya juga meminta masyarakat untuk waspada penggunaan aplikasi VPN, terutama yang gratis, agar terhindari dari penyalahgunaan data pribadi secara ilegal.
Anggaran Pesantren
Dalam rapat yang sama Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengkritik anggaran Kemenag yang tak berpihak pada pondok pesantren (ponpes). Yandri mengatakan kurang lebih 27 ribu ponpes sangat terdampak pandemi Covid-19. Oleh karenanya perlu ada perhatian khusus.