Baca tanpa iklan
Putut mengatakan para tokoh partai politik itu berada di level pusat dan provinsi.
"Pengurus DPP maupun provinsi mengatakan hadir di Solo," kata dia.
"Kira-kira nanti semoga bisa terlaksana sehingga proses Pilkada Solo, ini menjadi dinamika yang menarik bagi kebersamaan di dalam membangun koalisi politik di tingkat nasional," tambahnya.
Gibran Siap Kapanpun
Calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka siap mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait nasib pelaksanaan Pilkada 2020.
Meskipun desakan penundaan putaran pesta demokrasi lima tahunan itu santer berhembus kembali akhir-akhir ini.
"Saya mengikuti keputusan KPU saja, saya tidak masalah," tutur Gibran kepada TribunSolo.com, Senin (21/9/2020).
"Ikuti keputusan KPU, tidak masalah," aku dia menekankan.
Gibran putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan dirinya dan Teguh Prakosa siap melakukan penyesuaian apabila Pilkada 2020 benar - benar ditunda.
"Pasti ada penyesuaian. Tapi, tidak masalah. Yang penting saya dan pak Teguh selalu berkomitmen setiap kampanye menjaga protokol kesehatan," kata dia.
"Saya ingin membikin inovasi kampanye tanpa tatap muka," tambahnya.
Lebih lanjut, politisi muda PDI Perjuangan itu menekankan dirinya masih menunggu keputusan pasti KPU.
"Keputusannya, KPU seperti apa. Kapanpun saya siap!," tutur Gibran.
"Pokoknya kita tunggu saja keputusannya seperti itu," jelasnya.
Komentar Wali Kota Solo
Desakan penundaan putaran Pilkada 2020 semakin kencang menyusul terus meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.
Total kasus Covid-19 Indonesia kini menyentuh angka 244.676 kasus per 20 September 2020.
Apalagi, beberapa komisioner KPU RI, staf penyelenggara Pilkada, dan kepala daerah dinyatakan positif Covid-19.
Di antaranya, Ketua KPU RI, Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubai.
Melihat kondisi semacam itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyerahkan keputusan penundaan kepada KPU.
"Saya tidak punya kewenangan. Yang punya itu KPU, Bawaslu, dan Mendagri. Penundaan itu tergantung dari pusat," kata Rudy kepada TribunSolo.com, Senin (21/9/2020).
Misalkan putaran Pilkada 2020 tetap dilakukan, Rudy menyarankan penerapan protokol kesehatan diperketat.
Penyemprotan disinfektan, penyediaan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, serta duduk dibikin berjarak menjadi diantaranya.
Terlebih lagi, kasus Covid-19 di Kota Solo terus merangkak tiap harinya dan kini menyentuh angka 589 kasus per 20 September 2020.
"Tapi kalau memang dilaksanakan harus ada sterilisasi TPS, lalu petugasnya harus tidak positif," tutur Rudy.
"Pemilih diberi sarung tangan satu-satu ketika mencoblos pasangan calon. Sarung tangan disediakan KPU lebih baik," imbuhnya.
Selain itu, Rudy juga menyarankan batas waktu pencoblosan diperpanjang, tidak hanya sampai pukul 13.00 WIB.
Waktu pencoblosan tiap pemilihpun juga diatur guna meminimalisir penumpukan di tempat pemungutan suara (TPS).
"Lantas undangan yang diedarkan harus diatur waktunya, sehingga tidak akan terjadi kerumunan," ucap Rudy.
"Saya minta jangan dibatasi sampai pukul 13.00 WIB. Kalau pemilih belum datang dilompati nanti biar jatuh di belakang sendiri," tambahnya.
Rudy berharap kotak suara tidak diputar keliling kampung lantaran mengurangi ruh demokrasi dalam Pilkada Solo 2020.
"Itu tidak bagus, jadi karena mengurangi ruh demokrasi. Kok seperti jualan martabak keliling," ujar dia.
"Sampaikan ke masyarakat tidak boleh takut biarpun kondisi pandemi Covid-19 kalau perlu tingkatkan kualitas dan kuantitas Pilkada itu sendiri," tandasnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Jadi Jurkam Gibran Anak Jokowi, Sandiaga Uno hingga Megawati Dihadirkan Virtual Menyapa Warga Solo