Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM - Donald Trump tidak akan bersaksi di bawah sumpah dalam sidang pemakzulannya minggu depan.
Hal itu disampaikan tim kuasa hukum sang mantan presiden.
Dilansir The Guardian, pemimpin manajer pemakzulan Jamie Raskin, seorang Demokrat, menulis surat untuk Donald Trump, memintanya untuk bersaksi di bawah sumpah sebelum atau selama persidangan.
• Gading Tak Sengaja Upload Jadwal & Tarif Raffi Ahmad, Andhika Pratama Langsung Minta Naik Harga
• Satpam Magelang Doakan Polisi Tertabrak Truk Akhirnya Minta Maaf: Saya Hanya Iseng-iseng Saja
• Kata Ketua RT Sebelum Dalang Anom Subekti Rembang Tewas: Ada Suara Knalpot Brong Wara-wiri
• Pakar Kesehatan Masyarakat Undip: Jateng di Rumah Saja Solusi Cegah Penularan Virus Corona
Raskin menantang mantan presiden itu untuk menjelaskan mengapa ia dan kuasa hukumnya membantah tuduhan faktual utama bahwa Trump telah menghasut massa untuk menyerbu Capitol 6 Januari lalu.
"Anda menyangkal banyak tuduhan faktual yang diatur dalam pasal pemakzulan.
Karena itu, Anda berusaha mempermasalahkan fakta," tulis Raskin dalam surat yang dipublikasikan pada hari Kamis (4/2/2021).
Raskin melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika Trump menolak untuk bersaksi, kesimpulan yang merugikan akan dibuat sebagai akibatnya.
Beberapa jam setelah surat itu dirilis, penasihat hukum Trump, Jason Miller mengatakan bahwa mantan presiden itu "tidak akan bersaksi" dalam apa yang ia gambarkan sebagai "proses inkonstitusional".
Permintaan dari manajer pemakzulan DPR memang tidak mengharuskan Trump untuk hadir, meskipun Senat nantinya dapat memaksa melakukan panggilan.
Akan tetapi, mereka memperingatkan bahwa setiap penolakan untuk bersaksi dapat digunakan di persidangan untuk mendukung argumen.
Meski Trump tidak bersaksi, permintaan itu tetap memperjelas tekad Demokrat untuk menjatuhkan hukuman terhadapnya meskipun ia telah meninggalkan Gedung Putih.
Sidang pemakzulan Senat dimulai pada 9 Februari.
Trump didakwa menghasut pemberontakan pada 6 Januari, ketika massa pendukungnya masuk ke Capitol untuk mengganggu penghitungan suara elektoral.
Demokrat mengatakan pengadilan diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban atas serangan itu.
Jika Trump terbukti bersalah, Senat dapat mengadakan pemungutan suara kedua untuk mendiskualifikasi Trump dari pencalonan jabatan lagi.