Baca tanpa iklan
Sebelum pemerintah mengumumkan impor beras, pada Januari lalu ditemukan beredarnya beras impor asal Vietnam di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Masuknya beras ini terjadi kala stok beras nasional dilaporkan dalam kondisi aman tanpa gejolak harga yang berarti.
Beras impor yang disebut berasal dari Vietnam ini dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram (kg), lebih rendah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium.
Lutfi juga mengungkapkan cerita dibalik pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk asing atau produk dari luar negeri.
Menurut Lutfi, alasan mengapa Jokowi mengkampanyekan benci produk luar negeri karena dipicu cerita yang ia bagikan sesaat sebelum acara di mulai, yakni mengenai fenomena UMKM Indonesia yang terdampak produk impor melalui perdagangan digital.
“Jadi ingin meluruskan bahwa ini adalah laporan saya ketika memohon beliau untuk membuka Rapat Kerja Kemendag dua hari lalu, dan tadi sempat menjadi pembicaraan sebelum masuk ke acara tersebut,” ujar dia.
Dia mengatakan, laporan yang disampaikannya kepada kepala negara adalah mengenai praktik predatory pricing melalui platform e-commerce global.
Adapun predatory pricing adalah strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah sehingga menarik pembeli, tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha lain masuk ke pasar yang sama.
"Jadi harga yang sengaja dibuat untuk membunuh kompetisi. Ini membuat tidak terjadi keadilan atau kesetaraan dalam perdagangan," kata dia.
Praktik predatory pricing tersebut, lanjut Lutfi, diperkuat dengan sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional.
Tulisan itu mengungkapkan hancurnya UMKM asal Indonesia yang bergerak di bisnis fesyen muslim yaitu penjual kerudung atau hijab akibat praktik predatory pricing yang dilakukan pihak asing.
Ia menjelaskan, bisnis UMKM penjual hijab tersebut sempat berjaya selama 2016-2018 hingga mampu mempekerjakan 3.400 karyawan. Total gaji yang dibayarkan UMKM pada pekerjanya itu bahkan mencapai 650.000 dollar AS per tahun.
Namun pada 2018 ada sebuah perusahaan asing yang menyadap seluruh informasi UMKM tersebut. Kemudian perusahaan yang mencuri data itu membuat produk serupa di China yang kemudian dipasarkan pula ke Indonesia.
"Jadi ketika kita buka platform e-commerce global tersebut, benar saja, ternyata hijab yang dijual perusahaan itu harganya hanya Rp 1.900 per satu pcs," ungkap Lutfi.
Kondisi tersebut tentunya mematikan UMKM lantaran harga yang dipatok hijab asal China itu jauh lebih rendah dari hijab produksi dalam negeri. Padahal, kata Lutfi, nilai bea masuk yang dibayarkan perusahaan tersebut dari impor hijab yang dilakukan hanya sebesar 44.000 dollar AS.