Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta refocusing anggaran 2021 untuk penanganan covid dapat menekan penyebaran wabah.
Artinya, setiap anggaran yang dialokasikan bisa efektif dan tepat guna agar kasus pandemi tidak bertambah.
Menekan penambahan kasus Covid-19 harus dijadikan indikator penggunaan anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) ini.
Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, baru-baru ini mengatakan belum menerima nilai refocusing yang diajukan eksekutif atau pemerintah provinsi.
"Kami belum tahu. Belum menerima laporan," kata pria yang akrab disapa Krebo ini.
Ia juga belum mengetahui anggaran refocusing 2021 itu nantinya akan digunakan untuk apa saja.
"Kami belum tahu digunakan untuk apa saja. Apakah untuk vaksin atau apa. Informasinya nilainya (refocusing) Rp 1 triliun itu juga saya dengar dari teman-teman, tapi kami belum dapat laporan resminya," jelasnya.
Namun demikian, ia berharap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jateng bisa difokuskan untuk pembangunan. Lantaran untuk vaksinasi sudah anggaran dari pemerintah pusat.
"Kalau saya pribadi inginnya tidak ada refocusing. Vaksin kan dananya dari pusat," tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri. Ia menyampaikan alokasi anggaran untuk vaksinasi itu tidak diperlukan karena sudah disusun pemerintah pusat.
"Nggak perlu refocusing. Anggaran sudah ada semua, sudah diatur pemerintah pusat," tegasnya, Minggu (14/3/2021).
Kalau anggaran untuk vaksin sudah disediakan pemerintah pusat, kata dia, alokasi dari provinsi tidak lagi diperlukan.
Menurutnya, masih banyak kegiatan masyarakat lain untuk membantu memulihkan perekonomian yang sempat terpuruk karena pandemi.
"Jangan sampai anggaran untuk masyarakat tersunat. Menurut saya tidak perlu refocusing. Karena semua sudah diplot pemerintah pusat," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Jika pun harus mengalokasikan untuk kepentingan operasional dan distribusi vaksinasi, ia mengatakan pemerintah provinsi memiliki biaya tak terduga untuk bencana. Lantaran pandemi covid merupakan bencana nonalam.