Kemenkeu AS mencatat, pada awal demo Myanmar aparat keamanan menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untuk menangani massa.
Namun, sejak Than Hlaing diangkat sebagai kepala polisi dan wakil menteri dalam negeri pada 2 Februari, aparat menindak brutal demonstran pro-demokrasi.
Kemudian Aung Soe dikatakan berada di balik perintah mengirim tentara untuk menghadapi pengunjuk rasa, menggunakan senjata, serta taktik medan perang.
"Ini menunjukkan bahwa kekuatan mematikan digunakan secara terencana, disusun rapi, dan terkoordinasi untuk melawan demo anti-kudeta," kata Kemenkeu AS.
Sanksi juga dijatuhkan pada dua divisi infanteri tentara yang terlibat dalam penanganan demo anti-kudeta Myanmar.(*
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sanksi Bertubi-tubi Hujani Militer Myanmar, dari AS, Uni Eropa, sampai Inggris