Baca tanpa iklan
Ekosistem riset dan inovasi yang lebih itu seperti apa?
Kita tahu bahwa ekonomi kita ini belum berbasis ristek. Ekonomi berbasis ristek masih sangat minim. Kontribusi riset juga masih sangat minim dalam ekonomi kita, itu harus saya akui. Problemnya apa? ada dua. Pertama aktivitas riset kita itu masih didominasi pemerintah.
Kedua critical mass itu masih sangat rendah. Terkait dengan sumber daya manusianya, terkait dengan infrastrukturnya, maupun Anggarannya.
Apa keuntungan terpisah dari Kemenristek?
Kalau kita lihat dari regulasi tata kelola kelembagaan kita, katakanlah itu ada undang-undang Kementerian. Itu adalah portofolio, khususnya kalau yang pakai ristek ya, itu adalah portofolio yang tidak wajib ada.
Itu ada di kategori C, kementerian negara, kategori C. Yang wajib ada kategori A. Ini yang tertulis di di UUD secara eksplisit. Kalau di kategori B, itu yang tertulis tapi tidak eksplisit misal Kemendikbud dan sebagainya.
Secara kelembagaan kementerian itu memang tidak permanen. BRIN ini kita memiliki semuanya. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki ekosistem riset.
Lantas apa minusnya?
Kalau minusnya, dulu Kemristek menjalankan urusan pemerintahan terkait riset dan teknologi. Artinya dia membuat kebijakan secara nasional, keseluruhan.
Kami pun sebenarnya di dalam tugas fungsi BRIN juga melakukan itu.
Tetapi memang kalau BRIN ini agak berbeda. BRIN itu lembaga yang memang di atas LPMK, jadi kita pun bisa membuat kebijakan juga. Jadi sebenarnya minusnya tidak benar-benar ada. Tidak signifikan minusnya.
Penyusunan organisasi kerja BRIN?
Sebenarnya tidak ada bedanya, sebenarnya Kemristek/BRIN itu pun struktur Kemristek hanya sekertaris menteri, menteri, dan staf ahli. Struktur lainnya sama. Jadi hampir tidak ada bedanya.
Setelah jadi badan justru kita bisa punya lebih banyak instrumen untuk mengeksekusi berbagai kebijakan yang dibuat, karena kita memiliki organ itu. Kan pusat riset semuanya (semua riset milik pemerintah) langsung berada di bawah kendali kita.
Apa prioritas BRIN?
Pertama tentu kita harus mampu melakukan konsolidasi secara struktural. Itu sudah harus kita eksekusi bulan-bulan ini. Sehingga mulai tahun anggaran 2022, kita sudah bisa bekerja, beraktivitas sebagai satu entitas dengan satu anggaran.