Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAYAPURA - Penunjukan Sekretaris Daerah ( Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, memunculkan polemik hingga kabar bohong atau hoaks.
Salah satunya adalah seruan mengatasnamakan paguyuban nusantara yang mengajak masyarakat melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Papua pada Senin (28/6/2021).
Hal tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Papua, Mansur.
Menurut dia tidak pernah ada pembicaraan terkait polemik tersebut.
"Ada seruan mengatasnamakan paguyuban nusantara, itu tidak benar, itu kan berbahaya, itu hoaks," ujar Mansur saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (27/6/2021).
Baca juga: Kepala Suku dan 4 Pekerja Jembatan Ditembak Mati KKB Papua, Evakuasi Terkendala Medan
Baca juga: Penunjukan Sekda Jadi Plh Gubernur Papua Tepat, Lukas Enembe Diminta Jangan Provokasi Masyarakat
Baca juga: Polisi Ancam Bubarkan Aksi Demonstrasi Tolak Penunjukan Sekda Jadi Plh Gubernur Papua
Baca juga: 50 Pekerja Bangun Jembatan Sudah Aman Pasca Teror KKB Papua, Tapi Mandor Masih Dicari
Mansur juga menilai, kerukunan kemasyarakatan tidak memiliki hak untuk merespon polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
Karenanya ia mengajak seluruh masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
"Soal misskomunikasi antar jajaran pemerintahan, soal Plh Gubernur Papua, itu urusan pemerintahan, bukan urusan paguyuban dan kelompok masyarakat," kata dia.
Akan bawa ke jalur hukum
Mansur juga akan membawa munculnya seruan atas nama paguyuban nusantara itu ke jalur hukum. Menurut dia, hal tersebut bisa membuat situasi keamanan di Papua tidak kondusif.
"Saya akan cari sumber informasinya dan laporkan ke pihak keamanan karena itu bisa menciptakan konflik baru antara sesama masyarakat. Jadi urusan pemerintahan biarlah mereka yang urus dan menyelesaikannya," kata Mansur.
Semetara Kapolres Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas menegaskan, pihaknya melarang ada demonstrasi di masa pandemi covid-19.
Karenanya kepolisian akan mencari tahu siapa yang membuat dan menyebarkan surat edaran tersebut.
"Kami akan segera minta klarifikasi kepada pengurus-pengurus paguyuban," kata Gustav. Ia juga menegaskan bila tidak boleh ada aksi ke jalan atas alasan apa pun.
"Jadi siapa saja yang turun ke jalan kami akan tindak, kalau dikasih imabauan belum bisa maka kami akan tangkap," kata Gustav.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat keputusan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, pada Kamis (24/6/2021).
Merespons hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus, menyatakan keberatan dengan penunjukan tersebut.
"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujarnya di Jayapura, Jumat (25/6/2021)
Buntut Penunjukkan Sekda Jadi Plh Gubernur
Polemik penunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Flassy sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua menjadi bola panas di tengah masyarakat Papua.
Sekda Papua, Dance Flassy pun telah berkomentar bahwa dirinya hanya membantu Gubernur Lukas dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Papua.
"Saya tidak punya prasangka lain-lain, saya hanya ingin bantu pak Lukas agar roda pemerintahan tetap jalan," ujarnya saat dihubungi Tribun-Papua.com, Jumat (25/6/2021) malam.
Dance mengaku tak bisa menolak amanah dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menyoal aksi penolakan massa terhadap dirinya, Dance mengatakan itu hal bisa, sama halnya seperti di daerah lain.
"Saya hanya ikut saja yang negara tentukan. Dimana-mana pasti ada aksi penolakan sepeti itu, bukan hanya di Papua saja, didaerah lain juga pasti begitu," jelasnya.
"Intinya, saya tetap membantu bapak Lukas Enembe," tegas Dance.
Menanggapi hal itu, Koalisi Rakyat Papua berencana akan melakukan aksi demo damai di Kantor Gubrnur Papua.
"Kami hari Senin (28/6/2021) akan demo damai," kata Ketua Koalisi Rakyat Papua, Diaz Gwijangge, Sabtu (26/6/2021).
Disinggung soal Gubernur Papua berharap masyarakat Papua untuk tidak turun ke jalan dalam polemik ini, kata Gwijangge, pihaknya akan tetap turun ke jalan.
Penunjukan Sekda Jadi Plh Gubernur Papua Dinilai Tepat
Penolakan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) dinilai tidak berdasar.
Pasalnya penunjukan Sekda sebagai Plh berdasarkan aturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Stanislaus Riyanta.
Ia mengatakan penunjukan Sekda lantaran Gubernur Lukas sedang sakit dan Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia.
"Dengan situasi tersebut maka pemerintah pusat wajib untuk menunjuk kepemimpinan sementara di Provinsi Papua agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan," kata Stanislaus kepada wartawn, Sabtu (26/6/2021).
Kandidat Doktor Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini meminta penunjukan Sekda sebagai Plh tidak perlu diributkan atau ditolak.
Penunjukan itu murni untuk kepentingan masyarakat dan kondisi Papua yang saat ini sangat dinamis.
"Jangan memprovokasi masyarakat bahwa Gubernur Papua diganti. Jangan membuat bingung masyarakat. Ketika Lukas Enembe sembuh dan kembali ke Papua maka jabatan Pelaksana Harian akan berakhir. Ini sangat wajar dan sesuai peraturan yang berlaku," tegas Stanis.
Seperti diketahui, waktu pelaksanaan PON XX 2021 Papua semakin dekat.
Selain itu, kelompok teroris OPM masih terus berulah dan bahkan baru-baru ini dikabarkan merenggut nyawa lima warga sipil.
"Penunjukan Sekda Sekda Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua sudah tepat. Keputusan ini untuk tetap menjaga agar pemerintahan di Papua tetap berjalan," ucap Stanislaus.
Sebelumnya, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengungkapkan, Gubernur Papua Lukas Enembe akan kembali ke Papua awal Juli 2021.
Rifai menyebut, saat ini kondisi Lukas Enembe sudah berangsur pulih setelah menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Singapura.
"Berhubung kondisi kesehatan yang semakin membaik tersebut, telah direncanakan kepulangan Bapak Lukas Enembe ke tanah air pada awal Juli 2021," kata Rifai melalui keterangannya, Jumat (25/6/2021).
Dikatakan Rifai, Lukas Enembe berpesan kepada seluruh pejabat di Pemerintahan Provinsi Papua untuk mengutamakan integritasnya dalam menjalankan pekerjaan.
Selain itu, Lukas menekankan bahwa koordinasi yang sistematis juga perlu dimaksimalkan pada setiap level pejabat di Pemprov Papua serta komunikasi yang efektif juga hendaknya dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe kembali mengingatkan agar publik dan para elit di Papua untuk tidak terlalu gaduh membahas pengisian kursi Wakil Gubernur Papua. Gubernur meminta agar kita semua menghormati adat yang berlaku hingga 40 hari duka (alm) Klemen Tinal terlewati," ucapnya.
Lebih lanjut, Rifai menegaskan bahwa Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua.
Dia menyatakan Lukas sangat menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA (tanggal 24 Juni 2021) tentang penunjukan PLH Gubernur Papua.
Karenanya, dalam waktu dekat Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe akan melaporkan dugaan mal administrasi ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua.
"Sehubungan dengan itu, masyarakat Papua diminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas Enembe. Gubernur meminta agar Rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apapun," ucapnya.
Terakhir, Lukas meminta kepada rakyat Papua untuk selalu taat pada protokol kesehatan.
Kondisi penyebaran virus Covid-19 kembali meningkat di sejumlah daerah, terlebih dari informasi yang didapatkan dari Satgas Covid-19 Provinsi Papua yang menyatakan bahwa ada indikasi varian baru Covid-19 Delta atau Gen B1617 telah masuk di Papua.
"Mari semua bersama-sama untuk mendisiplinkan diri dan senantiasa saling mengingatkan," pungkasnya.
(*)
Berita terkait Lukas Enembe
Berita terkait Gubernur Papua
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Muncul Hoaks Seruan Unjuk Rasa"
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dan Tribunnews.com dengan judul Polres Jayapura Kota Tak Ijinkan Aksi Demo Koalisi Rakyat Papua dan Tolak Sekda Jadi Plh, Gubernur Papua Diminta Pahami Aturan dan Jubir sebut Gubernur Lukas Enembe kembali ke Papua Awal Juli 2021